Pemerintah mengambil langkah tegas untuk membenahi sektor ekspor sumber daya alam (SDA) Indonesia yang selama ini kerap dirugikan oleh praktik manipulasi data. Presiden Prabowo Subianto meluncurkan PT Danantara Sumber Daya Indonesia sebagai instrumen utama untuk memperketat pengawasan perdagangan komoditas strategis ke luar negeri.
Keberadaan perusahaan baru ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, di Gedung DPR RI pada Rabu (20/5/2026), seperti dilansir dari Suara. Melalui badan usaha ini, pengelolaan tata niaga ekspor tidak lagi dibiarkan bebas tanpa kendali negara.
PT Danantara Sumber Daya Indonesia merupakan perusahaan yang dibentuk oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Pemerintah menugaskan BUMN ini sebagai pengelola sekaligus pengawas tunggal arus ekspor komoditas andalan tanah air.
Kebijakan baru ini mewajibkan seluruh transaksi ekspor komoditas berskala besar dilakukan melalui pintu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Pihak swasta tidak lagi dapat melakukan perdagangan internasional secara bebas tanpa melalui sistem pengawasan terpusat ini.
Terdapat tiga komoditas utama yang langsung menjadi target prioritas pengawasan ketat BUMN ini:
- Batu Bara
- Minyak Kelapa Sawit (CPO)
- Fero Alloy (Paduan Besi)
Misi Memotong Celah Kecurangan Ekspor
Kehadiran BUMN pengawas ekspor ini dirancang sebagai strategi untuk menutup ruang gerak mafia perdagangan yang merugikan keuangan negara. Upaya penertiban ini berfokus pada tiga misi utama di lapangan.
Pertama, menghancurkan praktik trade misinvoicing atau manipulasi nilai perdagangan. Modus yang sering digunakan berupa pelaporan harga atau volume barang yang lebih rendah demi menghindari kewajiban pajak dan bea keluar. Danantara Sumber Daya Indonesia akan memvalidasi seluruh data ekspor secara ketat.
Kedua, memaksa Devisa Hasil Ekspor (DHE) untuk masuk ke dalam sistem keuangan dalam negeri. Pengawasan ketat ini bertujuan memastikan dolar hasil penjualan kekayaan alam Indonesia kembali ke dalam negeri guna memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar Rupiah.
Ketima, mempersempit ruang gerak perdagangan ilegal dan penyelundupan melalui transparansi data. Setiap ton komoditas strategis yang keluar dari wilayah perairan Indonesia wajib tercatat dan dipantau langsung oleh negara.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa penataan ulang tata kelola ekspor SDA merupakan langkah mutlak dalam memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Pembersihan praktik manipulasi ini diproyeksikan mampu melonjakkan penerimaan negara, baik dari sektor pajak, bea keluar, maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
