Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah akan terus menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga tuntas setelah menjangkau 60 juta penerima manfaat. Penegasan tersebut disampaikan dalam acara Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Program ini menyasar berbagai kelompok mulai dari balita, ibu hamil, hingga ibu menyusui dengan intensitas penyaluran lima kali sepekan. Dilansir dari Money, pemerintah berkomitmen memperbaiki kekurangan teknis sembari memperluas dampak ekonomi bagi masyarakat lapis bawah.
"Saudara-saudara kita sudah menghasilkan MBG puluhan juta dan kita akan teruskan sampai selesai," kata Prabowo dalam Groundbreaking 13 Proyek Hilirisasi Tahap II di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4/2026).
Kepala Negara menjelaskan bahwa inisiatif ini memicu efek pengganda yang signifikan terhadap sektor pertanian lokal. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kini menyerap produk petani yang sebelumnya seringkali tidak laku di pasar konvensional.
"Secara garis besar ini membangkitkan ekonomi," ujar Prabowo.
Potensi penyerapan tenaga kerja diprediksi akan melonjak seiring dengan penambahan infrastruktur pendukung. Pemerintah menargetkan pembangunan 30.000 unit dapur MBG yang diperkirakan mampu mempekerjakan sekitar 1,5 juta orang secara nasional.
Selain itu, pembangunan 81.000 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih dilakukan secara bertahap untuk mendukung distribusi. Setiap unit koperasi tersebut nantinya akan mempekerjakan sedikitnya 18 tenaga kerja tambahan.
"Anda hitung sendiri, 1 juta sekian juga lebih. Jadi saudara-saudara belum program-program kita yang lain, perumahan rakyat," tegas Prabowo.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan hingga Maret 2026, anggaran sebesar Rp44 triliun telah disalurkan melalui Badan Gizi Nasional. Angka ini merupakan 13,1 persen dari total alokasi APBN yang mencapai Rp335 triliun untuk program tersebut.
Prabowo mengklaim bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengelola program gizi berskala besar ini mulai menarik perhatian internasional. Ia membandingkan skala pencapaian Indonesia dengan negara maju lainnya dalam hal jaminan sosial makanan.
"Mungkin Tiongkok, tapi Tiongkok kita tahu dia sudah take-off lebih dulu dari kita," kata Prabowo.
Hingga awal Januari 2026, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 4.535 unit SPPG telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total 19.188 SPPG yang terdaftar secara resmi di bawah naungan Badan Gizi Nasional.
