Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk menangani 1.800 pelintasan sebidang kereta api yang tidak memiliki penjagaan pada Selasa (28/4/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai upaya pemerintah dalam menjamin keselamatan masyarakat di jalur transportasi rel nasional.
Keputusan tersebut disampaikan Presiden saat meninjau lokasi kecelakaan antara kereta api Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuterline di Stasiun Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pengalokasian dana besar ini dimaksudkan untuk menutup celah bahaya pada titik-titik rawan kecelakaan di sepanjang jalur kereta.
"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting sangat perlu kereta api jadi kita keluarkan itu," kata Prabowo.
Kepala Negara menjelaskan bahwa ribuan pelintasan sebidang tersebut merupakan peninggalan era kolonial Belanda yang belum terselesaikan selama puluhan tahun. Pemerintah berencana membangun jembatan layang (flyover) maupun pos penjagaan resmi untuk mengamankan lokasi-lokasi tersebut.
"Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," ucap Prabowo.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi bahwa seluruh pendanaan untuk program perbaikan prasarana ini akan bersumber sepenuhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sebagaimana dilansir dari Money.
ÔÇ£Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN),ÔÇØ kata Airlangga di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Jakarta, Selasa (28/4/2026).
Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria menambahkan bahwa renovasi 1.800 titik ini sudah menjadi agenda prioritas dalam program kerja pemerintah tahun berjalan. Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan implementasi dari arahan langsung Presiden mengenai standarisasi pelintasan kereta api.
ÔÇ£Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya,ÔÇØ ujar Dony.
Menurut Dony, aspek keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan program ini. Pihaknya berkoordinasi erat dengan Kementerian Perhubungan yang memegang otoritas penuh terhadap prasarana transportasi kereta api di Indonesia.
ÔÇ£Itu dari pemerintah, dari kami juga ada bujet juga tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga,ÔÇØ katanya.
