Pemerintah Indonesia tengah memacu pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) secara masif di seluruh wilayah tanah air. Program yang menjadi inisiatif strategis Presiden Prabowo Subianto ini menargetkan kehadiran 80.000 unit koperasi, dengan ketentuan satu unit di setiap desa dan kelurahan, seperti dikutip dari Kompas.
KDMP dirancang sebagai pusat pelayanan ekonomi desa terintegrasi yang menyatukan berbagai fungsi dalam satu kawasan. Fasilitas di dalamnya mencakup kios pangan, layanan simpan pinjam, apotek, klinik, logistik, hingga pergudangan untuk mendukung aktivitas masyarakat setempat.
Skema pendanaan program ini berasal dari pinjaman bank Himbara yang pembayarannya dilakukan melalui pemotongan dana desa. Sementara itu, untuk pembangunan fisik gerai dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang bekerja sama dengan TNI AD.
Direktur Utama Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota mengungkapkan bahwa estimasi biaya pembangunan gerai dan gudang KDMP mencapai sekitar Rp 1,658 miliar per unit. Jika dihitung berdasarkan luas bangunan standar, biaya konstruksinya berkisar di angka Rp 2,938 juta per meter persegi.
Ukuran standar untuk bangunan KDMP dirancang sebesar 20 x 30 meter dengan total luas lahan bangunan mencapai 600 meter persegi.
"Kurang lebih desain atau denah daripada Koperasi Desa Merah Putih yang disiapkan, bangunannya seluas 20 x 30," kata Joao saat Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, dikutip Selasa (19/5/2026).
Dari keseluruhan luas tersebut, sebagian area akan dialokasikan untuk gerai koperasi dengan ukuran 6 x 17 meter. Pada area toko ini, pengelola juga menyediakan ruang khusus untuk klinik desa dengan ukuran sekitar 3,5 x 10 meter.
KDMP turut dilengkapi dengan fasilitas gudang pupuk seluas 4 x 6 meter yang penempatannya dipisah dari gudang penyimpanan kebutuhan pokok harian. Seluruh konsep fisik ini sengaja disiapkan multifungsi demi menopang perputaran ekonomi warga desa secara mandiri.
Regulasi Purwarupa dari Kementerian PU
Ketentuan mengenai desain standar bangunan KDMP telah berkekuatan hukum lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1342/KPTS/M/2025. Aturan tersebut membahas tentang Desain Prototipe atau Purwarupa Bangunan Gedung Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Melalui regulasi purwarupa ini, pemerintah tidak mewajibkan ukuran bangunan yang sepenuhnya seragam di seluruh wilayah Nusantara. Implementasi desain di lapangan akan disesuaikan kembali dengan kebutuhan operasional, ketersediaan lahan, serta karakteristik geografis tiap daerah.
Kementerian PU menjelaskan bahwa konsep prototipe ini dibuat agar proses pembangunan fisik di daerah bisa berjalan lebih cepat dan efisien. Langkah ini juga dilakukan guna memastikan bangunan tetap memenuhi standar keamanan tinggi serta memiliki ketahanan terhadap potensi gempa bumi.
Fleksibilitas desain ini memungkinkan penerapan konstruksi di wilayah rawan bencana tanpa mengabaikan aspek keselamatan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan material lokal yang sesuai dengan kondisi daerah agar mutu bangunan tetap terjaga dengan anggaran yang efisien.
Target Kemandirian Ekonomi Desa
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan 1.061 unit KDMP secara serentak yang dipusatkan di Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, Sabtu (16/5/2026). Agenda peresmian tersebut dihadiri oleh jajaran menteri Kabinet Merah Putih dan kepala daerah.
Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo menegaskan bahwa koperasi di tingkat desa harus menjadi motor penggerak ekonomi utama. Keberadaan lembaga ini diharapkan mampu membangun kekuatan mandiri agar masyarakat desa tidak terus-menerus bergantung pada pihak luar.
ÔÇ£Setiap desa harus punya kekuatan sendiri. Dulu petani punya hasil bagus, tapi tidak ada yang beli karena akses pasar sulit. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pikap sendiri. Bisa mengantar hasil panen ke pasar yang diinginkan,ÔÇØ ujar Prabowo.
Koperasi desa ini diproyeksikan tidak hanya sekadar menjadi tempat perdagangan sembako, melainkan juga jalur resmi distribusi logistik masyarakat. Unit usaha desa ini bakal memegang peran sebagai penyalur pupuk subsidi, elpiji, bantuan sosial, pembelian gabah, hingga penyedia obat murah.
Sektor pembiayaan masyarakat turut menjadi perhatian utama dalam pengembangan koperasi ini. Kepala Negara menyatakan bahwa pemerintah telah memotong beban bunga pinjaman PNM Mekaar dari yang sebelumnya berada di angka 22 persen hingga 24 persen, kini porsinya turun menjadi 8 persen.
ÔÇ£Masak, pengusaha besar dapat kredit sembilan persen, tapi emak-emak di kampung bunga 24 persen. Itu tidak benar. Kita ubah,ÔÇØ tuturnya.
