Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo ke kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 24 April 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk mendengarkan laporan langsung mengenai berbagai program strategis kepolisian serta kondisi keamanan nasional terkini.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa diskusi empat mata tersebut berlangsung selama kurang lebih satu jam. Sebagaimana dilansir dari Kompas, pemanggilan ini juga mencakup pembahasan mengenai transformasi di internal kepolisian dan situasi umum di berbagai sektor strategis negara.
"Presiden Prabowo Subianto memanggil Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di kediaman Hambalang, Jumat, 24 April 2026," kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Pihak Sekretariat Kabinet menginformasikan bahwa materi pembicaraan mencakup stabilitas nasional. Hal ini dilakukan guna memastikan seluruh sektor strategis tetap kondusif di bawah kepemimpinan Presiden yang baru.
"Dalam pertemuan sekitar 1 jam tersebut dibahas beberapa hal terkait keamanan nasional dan kondisi umum situasi nasional di berbagai sektor strategis," ucap Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Laporan yang disampaikan Kapolri meliputi penguatan transformasi digital pada layanan publik serta peningkatan profesionalisme personel mulai dari tahap rekrutmen. Selain itu, ditekankan pula upaya pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang melibatkan sinergi dengan berbagai elemen masyarakat secara berkelanjutan.
Kapolri turut memaparkan dukungan institusinya terhadap program prioritas pemerintah. Program tersebut meliputi sektor pertanian, ketahanan pangan, penyediaan makanan bergizi, hingga percepatan penanganan bencana alam dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh.
Selain agenda bersama pimpinan Polri, Presiden Prabowo Subianto juga menerima Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani pada hari yang sama. Pertemuan tersebut secara spesifik membahas mengenai progres pengembangan program hilirisasi yang direncanakan akan dibangun di 13 lokasi berbeda di seluruh Indonesia.
Dalam arahannya kepada Menteri Investasi, Presiden menekankan pentingnya perluasan cakupan hilirisasi. Fokus kebijakan ini tidak lagi hanya terbatas pada sektor energi dan mineral, melainkan diperluas hingga menyentuh sektor pertanian dan perikanan guna memperkuat ekonomi nasional.
