Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menyediakan fasilitas penitipan anak atau daycare bagi buruh pabrik di kawasan industri guna meringankan beban pekerja saat jam operasional. Rencana tersebut disampaikan dalam orasi peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Sabtu (2/5/2026).
Penyediaan fasilitas ini merupakan respon atas aspirasi para pekerja yang kesulitan mengawasi anak-anak mereka saat bekerja di pabrik. Dilansir dari Kompas, kebijakan ini bertujuan agar para buruh dapat menjalankan tugas tanpa rasa khawatir terhadap kondisi keluarga di rumah.
"Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare," kata Prabowo di hadapan massa buruh yang memenuhi Lapangan Monas, dikutip pada Sabtu (2/5/2026).
Kepala Negara menegaskan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti usulan tersebut sebagai program prioritas. Target realisasi fasilitas penitipan anak ini diharapkan dapat dilakukan dalam waktu singkat setelah koordinasi dilakukan.
"Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan," ujar Prabowo.
Selain fasilitas sosial, pemerintah juga menyasar kemudahan kepemilikan hunian bagi kelompok ekonomi lemah melalui skema kredit yang lebih terjangkau. Fokus utama program ini adalah mengalihkan pengeluaran biaya sewa rumah menjadi cicilan hak milik.
"Saudara-saudara, tadi saya mengatakan penghasilan 30 persen untuk kontrak (rumah). Nanti, kita akan yakinkan, saudara nanti akan miliki rumah tersebut," ucap Prabowo.
Prabowo menilai regulasi pembiayaan perumahan saat ini masih terlalu kaku dan menghambat jutaan orang untuk memiliki tempat tinggal. Ia merencanakan penyederhanaan aturan agar akses kredit bisa menjangkau buruh, petani, hingga nelayan.
"Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun," ungkap dia.
Perpanjangan tenor hingga empat dekade dianggap menjadi solusi konkret untuk menekan besaran angsuran bulanan yang selama ini memberatkan daya beli pekerja. Prabowo memberikan jaminan bahwa kelompok pekerja adalah debitur yang memiliki stabilitas lokasi kerja.
"Karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana, betul? Petani dan nelayan tidak mungkin lari kemana-mana," tegasnya.
Data pemerintah menunjukkan bahwa sekitar 30 persen pendapatan buruh saat ini habis hanya untuk membayar biaya kontrak rumah. Transformasi skema KPR diharapkan dapat mengubah alokasi dana tersebut menjadi aset pribadi para buruh.
"Dari yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk cicil rumahmu sendiri," kata Prabowo.
