Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran menteri Kabinet Merah Putih untuk menetapkan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) beserta komoditas tambang secara mandiri oleh Indonesia pada Rabu (20/5/2026).
Langkah penentuan harga komoditas tersebut disampaikan Kepala Negara saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19, seperti dilansir dari Money. Pertemuan tersebut membahas Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027.
Ketidakpuasan muncul dari pihak Istana karena status Indonesia sebagai produsen kelapa sawit terbesar di dunia tidak berbanding lurus dengan kewenangan penentuan harga, yang selama ini masih dikontrol oleh negara lain.
ÔÇ£Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya: ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita!ÔÇØ kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Ketegasan serupa juga diberlakukan pada sektor pertambangan yang menjadi kekayaan alam nasional. Presiden menekankan bahwa Indonesia harus memiliki kendali penuh atas nilai jual seluruh hasil tambangnya sendiri.
ÔÇ£Saya instruksikan kabinet saya: rumuskan harga nikel, harga emas, harga semuatambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri,ÔÇØ tegas Prabowo.
Pemerintah juga menyatakan kesiapan menghadapi potensi penolakan pasar global terhadap kebijakan baru ini. Jika negara luar memutuskan untuk berhenti membeli, kelapa sawit siap dialihkan guna memenuhi kebutuhan pasar domestik.
Bagi komoditas pertambangan, cadangan tersebut akan tetap dibiarkan tersimpan di dalam bumi demi kepentingan jangka panjang.
ÔÇ£Kalau mereka enggak mau beli (komoditas tambang) ya enggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti daripada kita jual murah,ÔÇØ ujar Prabowo.
