Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day 2026 di Lapangan Monas, Jakarta, pada Jumat (1/5/2026). Kedatangan Presiden bertujuan untuk memantau langsung aksi massa sekaligus mendengarkan aspirasi yang disampaikan oleh berbagai elemen serikat pekerja.
Dilansir dari Nasional, Prabowo tiba di lokasi sekitar pukul 08.36 WIB dengan mengendarai mobil taktis Maung. Kehadiran Kepala Negara didampingi oleh sejumlah pejabat tinggi seperti Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, serta beberapa menteri Kabinet Merah Putih.
Sejumlah pimpinan organisasi buruh turut hadir dalam agenda tersebut, termasuk Presiden KSPI Said Iqbal dan Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea. Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sebelum para pimpinan buruh menyampaikan poin-poin tuntutan mereka di hadapan pemerintah.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, sebelumnya telah memaparkan bahwa terdapat belasan poin utama yang diperjuangkan dalam momentum peringatan tahun ini. Aspirasi tersebut mencakup isu kesejahteraan hingga perlindungan hukum bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
"Ada 11 isu atau 11 harapan yang ingin disampaikan oleh KSPI yang didukung oleh partai buruh di dalam perayaan May Day ini kepada pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah di seluruh Indonesia," kata Said Iqbal, Presiden KSPI.
Tuntutan prioritas yang diajukan adalah percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang baru. Selain itu, pihak buruh secara tegas mendesak penghapusan sistem alih daya atau outsourcing serta menolak kebijakan upah murah yang dianggap memberatkan pekerja.
"HOS, hapus outsourcing. TUM, tolak upah murah," tegas Said Iqbal, Presiden KSPI.
Isu lain yang diangkat meliputi kekhawatiran terhadap ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal akibat konflik global. KSPI juga mendorong reformasi perpajakan, penyelamatan industri tekstil, hingga tuntutan pengangkatan tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara (ASN) secara penuh waktu.
"Tidak ada lagi PPPK yang paruh waktu, semua harus penuh waktu," tegas Said Iqbal, Presiden KSPI.
