Presiden Prabowo Subianto meresmikan dimulainya pembangunan 13 proyek hilirisasi strategis nasional, termasuk fasilitas kilang bensin di Cilacap dan Dumai, pada Rabu, 29 April 2026. Langkah ini diambil untuk memperkuat kemandirian energi dan menargetkan pengurangan volume impor bensin nasional hingga 10 persen.
Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, dua proyek kilang gasoline tersebut diproyeksikan memiliki kapasitas produksi mencapai 153 ribu kiloliter per tahun. Seluruh inisiatif ini merupakan bagian dari pelaksanaan groundbreaking tahap II dalam peta jalan hilirisasi pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa proyek-proyek yang telah memasuki tahap groundbreaking ini membuktikan efektivitas Satgas Hilirisasi. Ia menegaskan bahwa koordinasi yang dilakukan tidak hanya berhenti pada tataran kajian teknis, melainkan langsung diimplementasikan menjadi proyek nyata di lapangan.
Hilirisasi ini diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperbesar nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri. Berdasarkan arahan Presiden, kebijakan ini bertujuan utama untuk mengikis ketergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri.
"Kita tidak boleh lagi hanya menjadi pengekspor bahan mentah. Hilirisasi harus menjadi alat untuk memperkuat kedaulatan energi, memperbesar penerimaan negara, membuka lapangan kerja, dan memastikan kekayaan alam Indonesia benar-benar dinikmati oleh rakyat Indonesia," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Selain fokus pada sektor minyak bumi, agenda pembangunan ini juga mencakup pembangunan tangki penyimpanan BBM di Palaran, Biak, dan Maumere. Terdapat pula proyek pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) di Tanjung Enim serta manufaktur baja nirkarat berbasis nikel di Morowali.
Daftar proyek lainnya meliputi produksi slab baja karbon di Cilegon, pengembangan aspal Buton, serta hilirisasi komoditas tembaga dan emas di Gresik. Sektor perkebunan juga disentuh melalui pengolahan minyak sawit menjadi produk oleofood dan biodiesel di Sei Mangkei.
Khusus untuk proyek DME di Tanjung Enim, pemerintah menargetkannya sebagai substitusi impor Liquefied Petroleum Gas (LPG). Hal ini menjadi krusial mengingat saat ini sekitar 80 persen kebutuhan gas rumah tangga nasional masih harus didatangkan dari mancanegara.
"Dengan berjalannya proyek-proyek tersebut, pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis hilirisasi, memperkuat industrialisasi nasional, dan mewujudkan kedaulatan energi sebagai fondasi menuju Indonesia yang lebih mandiri dan sejahtera," terang Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
