Presiden Prabowo Subianto melakukan evaluasi mendalam terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Senin, 20 April 2026, untuk memastikan efektivitas distribusi bantuan. Langkah tersebut diambil guna menggeser fokus kebijakan dari sekadar mengejar jumlah penerima menuju penguatan kualitas keberpihakan pada masyarakat paling rentan.
Evaluasi ini menyoroti pentingnya ketajaman sasaran di tengah keterbatasan ruang anggaran negara. Sebagaimana dilansir dari Nasional, program tersebut diarahkan untuk mendahulukan anak-anak yang mengalami kerentanan gizi, rumah tangga yang rapuh secara ekonomi, serta wilayah-wilayah yang jauh dari akses pangan layak.
Pimpinan MPR memberikan apresiasi terhadap kebijakan Presiden yang menekankan pada presisi pelaksanaan daripada sekadar cakupan universal. Penajaman sasaran ini dinilai sebagai koreksi atas pola pikir lama yang sering kali mengagungkan luasnya program tanpa memperhatikan ketepatan distribusi bagi warga yang membutuhkan.
Meskipun memiliki visi universal, secara teknis MBG tetap berbasis kategori yang mencakup peserta didik, santri, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Negara kini berupaya menghindari risiko beban fiskal yang melebar akibat perlakuan intensitas yang sama terhadap seluruh kelompok sasaran tanpa melihat tingkat risiko masing-masing.
Keberhasilan program ini nantinya tidak diukur dari parameter administratif seperti jumlah porsi yang dibagikan atau total penerima yang tercatat. Transformasi nyata akan dilihat dari penurunan angka stunting, perbaikan kualitas konsumsi anak, serta peningkatan kehadiran siswa di sekolah sebagai dampak langsung dari intervensi gizi tersebut.
Pemerintah menetapkan empat indikator presisi dalam pelaksanaan MBG, yakni tepat orang, tepat wilayah, tepat intensitas, dan tepat hasil. Melalui skema ini, daerah dengan tingkat kemiskinan dan kerawanan pangan tinggi akan mendapatkan prioritas utama guna memastikan setiap rupiah anggaran memberikan dampak kesejahteraan yang terukur.
