Prabowo Desak Penguatan Ketahanan Energi ASEAN Hadapi Tekanan Global

Prabowo Desak Penguatan Ketahanan Energi ASEAN Hadapi Tekanan Global
Foto: Ilustrasi Prabowo Desak Penguatan Ketahanan Energi ASEAN Hadapi Tekanan Global.

Presiden Prabowo Subianto menekankan urgensi penguatan ketahanan energi bagi negara-negara Asia Tenggara di tengah meningkatnya ketidakpastian geopolitik global akibat konflik Timur Tengah pada Kamis (7/5/2026). Pernyataan tersebut disampaikan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN yang berlangsung di Cebu, Filipina.

Dilansir dari Lestari, kepala negara menyoroti pentingnya akselerasi pengembangan jaringan energi di kawasan Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA). Langkah ini dipandang sebagai strategi krusial untuk memperkokoh konektivitas energi di tingkat regional.

Institute for Essential Services Reform (IESR) mencatat bahwa sikap Presiden Prabowo bersama deklarasi bersama ASEAN menandai pergeseran agenda strategis pemimpin kawasan menuju energi terbarukan. Namun, implementasi kebijakan ini dinilai masih memerlukan tindak lanjut nyata yang melampaui komitmen di atas kertas.

Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR, Arief Rosadi, menekankan bahwa sinkronisasi regulasi dan desain pasar listrik menjadi kendala utama dalam transisi energi regional saat ini. Hal tersebut disampaikan dalam keterangan tertulis pada Rabu (13/5/2026).

"ASEAN perlu mengambil langkah konkret untuk mempercepat transisi energi regional, melampaui deklarasi politik menuju aksi nyata" ujar Arief Rosadi, Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR.

Kritik tersebut merujuk pada beberapa hambatan struktural, termasuk skema kontrak perdagangan listrik lintas batas di Indonesia yang saat ini hanya berdurasi lima tahun. IESR memandang durasi tersebut tidak cukup kompetitif untuk menarik investasi hijau jangka panjang, sehingga diusulkan perpanjangan kontrak hingga 15 tahun.

Arief menambahkan bahwa pengoptimalan mekanisme perdagangan listrik lintas batas harus segera dilakukan agar manfaat integrasi energi dapat dirasakan secara cepat oleh masyarakat. Selain itu, keterlibatan pihak eksternal seperti lembaga riset dan sektor swasta menjadi kunci inklusivitas kebijakan.

"Pendekatan multipihak yang lebih inklusif akan memperkuat inovasi, meningkatkan kualitas kebijakan, dan memobilisasi pembiayaan sehingga transisi energi ASEAN menjadi lebih responsif, praktis, dan skalabel" kata Arief Rosadi, Manajer Urusan Diplomasi dan Energi IESR.

IESR kini mendorong adopsi kerangka Southeast Asia Energy Transition Initiative (SEA-ETI) 2 guna memperkuat integrasi jaringan listrik. Upaya ini diharapkan dapat menjadikan kawasan ASEAN sebagai pusat manufaktur energi terbarukan dunia di masa depan.

Artikel terkait

Rekomendasi