Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pembenahan seluruh institusi pemerintahan demi menciptakan iklim usaha yang sehat bagi para pelaku bisnis. Langkah ini diambil guna mengatasi persoalan birokrasi dan lambatnya proses perizinan usaha yang masih terjadi di Indonesia.
Kritik terhadap lambatnya birokrasi tersebut disampaikan Kepala Negara saat berpidato dalam sidang Paripurna DPR RI di Jakarta pada Rabu (20/5/2026). Dilansir dari Detik Finance, Presiden membandingkan efisiensi pengurusan izin usaha di dalam negeri yang jauh tertinggal daripada negara tetangga.
"Pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus. Jangan pengusaha diganggu. Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam 2 minggu, kenapa kita 2 tahun. Memalukan!" ujar Prabowo saat pidato Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di sidang Paripurna DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Menurut Presiden, tumpang tindih aturan sering kali dipicu oleh tindakan jajaran di tingkat bawah yang mengolah kembali instruksi pemerintah pusat. Hambatan tersebut dinilai muncul akibat pembuatan peraturan teknis hingga rekomendasi baru yang justru memperpanjang jalur birokrasi.
"Memalukan! Dan kita jangan banyak inisiatif, sudah perintah Presiden, menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu," tambah Prabowo.
Atas dasar itu, para menteri kabinet diinstruksikan untuk segera melakukan penertiban internal secara ketat. Presiden mengingatkan bahwa aparatur birokrasi memiliki masa kerja yang panjang dan pengalaman mendalam dibandingkan jabatan menteri yang terbatas.
"Saya ingatkan ya semua menteri tertibkan birokrasim di bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena itu pengalaman lama. Kau masuk keluar kan 5 tahun, iya kan? Itu kalau nggak di-reshuffle. Mereka itu lama. Ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan jam 17.30 sore, kamu sudah cape. Kamu cape, dia datang minta tanda tangan," tutup Prabowo.
