Kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Republik Korea pada Kamis (2/4/2026) menghasilkan kesepakatan kerja sama bisnis bernilai fantastis. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengonfirmasi bahwa total komitmen investasi yang dihimpun dari kedua negara tersebut mencapai US$ 33,89 miliar.
Nilai investasi tersebut jika dikonversikan setara dengan Rp 575 triliun, sebagaimana dilansir dari Investortrust. Pencapaian ini merupakan hasil dari serangkaian dialog intensif antara Pemerintah Indonesia dengan para pelaku usaha utama di Tokyo dan Seoul.
Secara rinci, Jepang memberikan komitmen bisnis sebesar US$ 23,63 miliar atau sekitar Rp 401,7 triliun. Sementara itu, kesepakatan dengan Korea Selatan mencatatkan angka US$ 10,26 miliar yang setara dengan Rp 174 triliun.
ÔÇ£Dari Jepang tercatat komitmen bisnis sebesar US$ 23,63 miliar atau setara Rp 401,7 triliun, sementara dari Republik Korea mencapai US$ 10,26 miliar atau setara Rp 174 triliun. Sehingga total keseluruhan mencapai US$ 33,89 miliar atau sekitar Rp 575 triliun,ÔÇØ ujar Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Sekretaris Kabinet menilai besarnya angka komitmen tersebut menjadi bukti nyata kepercayaan para pemodal global terhadap arah kebijakan ekonomi nasional. Fokus utama kerja sama ini mencakup penguatan ketahanan energi, pembangunan sektor strategis, serta akselerasi hilirisasi industri di tanah air.
Kehadiran langsung Kepala Negara dalam setiap pertemuan dengan para pemimpin perusahaan disebut menjadi faktor penentu suksesnya negosiasi. Presiden Prabowo terlibat aktif dalam membedah hambatan investasi dan memberikan kepastian hukum bagi para calon investor asing.
ÔÇ£Bapak Presiden tidak hanya hadir secara simbolik, tetapi aktif mendengarkan, merespons cepat, dan memberikan solusi serta perintah langsung atas berbagai masukan dari dunia usaha. Ini yang membuat kepercayaan investor semakin kuat,ÔÇØ kata Teddy Indra Wijaya, Sekretaris Kabinet.
Pemerintah kini berkomitmen untuk mengawasi implementasi dari setiap poin kesepakatan agar transisi modal dapat segera berlangsung. Langkah ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru secara luas serta mendorong pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nasional di masa mendatang.
