Presiden RI Prabowo Subianto membentuk PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) untuk mengatasi praktik manipulasi harga atau under invoicing dalam kegiatan ekspor komoditas kelapa sawit mentah (CPO) dan batu bara pada Minggu (24/5/2026).
Kebijakan tersebut diambil setelah munculnya laporan mengenai manipulasi harga dan volume ekspor oleh sejumlah pengusaha lokal melalui perusahaan perantara di Singapura yang ditujukan ke Amerika Serikat. Praktik penyelundupan ini dilansir dari Suara telah memicu kerugian besar pada sektor pajak ekspor, bea keluar, hingga pengurangan devisa negara.
Menteri Keuangan Purbaya menjelaskan dalam acara Jogja Financial Festival bahwa gagasan pembentukan badan ekspor ini muncul setelah adanya instruksi dari Presiden untuk memeriksa kasus manipulasi tersebut. Pemeriksaan terhadap 10 perusahaan CPO terbesar di Indonesia menunjukkan adanya perbedaan pencantuman harga yang signifikan saat komoditas dikirim ke perantara di Singapura sebelum diteruskan ke pasar global.
"Jadi mereka boleh dibilang sebagian diselundupkan lah," kata Purbaya.
Kementerian Keuangan mencatat bahwa selisih harga yang dicantumkan di Singapura mencapai setengah dari harga penjualan riil ke negara tujuan akhir. Skema pengiriman tidak langsung ini sengaja dimanfaatkan oleh oknum pengusaha demi memarkir devisa mereka di luar negeri.
"Harganya di sini ke Singapura itu setengah dari harga dari Singapura ke Amerika. Jadi kalau saya sebagai Menteri Keuangan saya rugi. Pajak ekspor yang saya peroleh setengahnya. Pajak pendapatan juga separuhnya. Devisa juga lebih sedikit. Devisa juga lebih sedikit dan diparkir ke luar negeri," beber Purbaya.
Kementerian Keuangan sempat mengusulkan pengetatan pengawasan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai di lapangan untuk meredam kebocoran tersebut. Namun, Presiden menilai pengawasan reguler belum cukup efektif sehingga memutuskan untuk memusatkan seluruh aktivitas perdagangan komoditas strategis melalui satu lembaga tunggal.
"Bea Cukai juga gampang bocor. Jadi Pak Presiden pikir sebaiknya ya sudah kita beresin saja sekalian. Kita buat satu lembaga atau badan ekspor namanya DSI, Danantara Sumberdaya Indonesia. Di mana semua pengekspor nanti hanya bisa lewat situ. Jadi yang jual hanya DSI itu ke pasar-pasar dunia," papar Purbaya.
Melalui sistem tata kelola satu pintu di bawah DSI, pemerintah memproyeksikan seluruh hasil keuntungan ekspor dapat ditarik sepenuhnya ke dalam negeri. Pengamanan sektor pendapatan ini ditargetkan untuk menyokong pembiayaan berbagai program pembangunan nasional.
"Dan yang paling penting adalah barang kita tidak diselundupkan ke luar negeri. Jadi nanti untungnya juga dipakai untuk membangun ekonomi kita. Jadi dengan itu saya harapkan uang saya lebih banyak, dan uangnya bisa dipakai untuk membantu program-program Pemerintah, termasuk pendidikan maupun program-program pembangunan daerah," jelas Purbaya.
