Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi bahwa pemerintah Indonesia tidak pernah menjanjikan iuran sebesar 1 miliar dolar AS kepada Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Penegasan tersebut disampaikan Prabowo dalam dialog di Hambalang, Bogor, pada Minggu (22/3/2026).
Ketiadaan komitmen keuangan ini dilansir dari Investortrust sebagai respons atas isu kontribusi Indonesia dalam lembaga internasional tersebut. Prabowo menyebut bahwa klaim mengenai iuran besar tersebut tidak memiliki dasar komitmen resmi dari pihak Jakarta.
"Jadi, kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar," katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menambahkan bahwa absennya perwakilan Indonesia dalam pertemuan donor perdana di Washington pada 19 Februari lalu menjadi bukti nyata. Menurutnya, sejak awal dirinya memang tidak memberikan pernyataan kesanggupan terkait pendanaan untuk inisiatif yang diusung Amerika Serikat tersebut.
"Tidak, tidak pernah. Dalam pertemuan di Washington pada 19 Februari lalu, itu adalah pertemuan founding donors. Mereka masing-masing menyumbang, mungkin ada yang lebih besar. Tapi Indonesia tidak ada di situ. Karena sejak awal, saat ditanya, saya tidak berkomitmen soal uang sama sekali," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Meskipun menolak kontribusi finansial berupa iuran anggota, Kepala Negara menyatakan kesiapan Indonesia untuk terlibat dalam bentuk lain. Fokus utama pemerintah saat ini adalah pada aspek kemanusiaan dan penjagaan stabilitas di wilayah konflik.
"Kita menyatakan siap mengirim pasukan perdamaian sesuai kebutuhan," katanya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Presiden tetap membuka peluang bagi Indonesia untuk ikut serta dalam proses rekonstruksi di wilayah terdampak konflik seperti Gaza. Partisipasi tersebut nantinya akan disesuaikan dengan perkembangan situasi politik dan keberhasilan upaya gencatan senjata.
"Kalau gencatan senjata berhasil dan pembangunan dimulai, bukan tidak mungkin Indonesia ikut serta. Kita punya Baznas, dan sebelumnya juga sudah membangun rumah sakit serta berbagai bantuan lainnya di sana," jelas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
Prabowo menutup penjelasannya dengan kembali memastikan bahwa kedudukan Indonesia dalam organisasi tersebut saat ini bersifat non-finansial. Tidak ada dokumen atau janji yang mengikat Indonesia untuk menyetor dana sebagai syarat keanggotaan.
"Tidak ada komitmen sama sekali," tegas Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.
