Presiden RI Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (5/5/2026). Pertemuan tersebut dilakukan guna membahas fluktuasi harga minyak mentah dunia dan rencana penataan sektor pertambangan nasional.
Diskusi tersebut menitikberatkan pada dampak pergerakan harga minyak mentah (crude) terhadap harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri. Dilansir dari Nasional, pemerintah tengah mencermati kaitan antara harga pasar global dengan Indonesia Crude Price (ICP).
"Tadi saya kebetulan dipanggil oleh Bapak Presiden untuk membahas beberapa perkembangan, termasuk di dalamnya adalah harga crude BBM terhadap ICP," ujar Bahlil di Istana, Selasa.
Selain masalah energi, pemerintah berencana melakukan penataan ulang pada sektor pertambangan. Penegasan mengenai kepemilikan wilayah tambang oleh negara menjadi poin utama sebagai bentuk implementasi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
"Khususnya pertambangan-pertambangan baik yang lama maupun yang baru itu nanti akan kita mencoba untuk mengoptimalkan pendapatan negaranya secara maksimal," jelasnya.
Optimalisasi pendapatan negara tersebut rencananya akan ditempuh melalui perubahan mekanisme pembagian hasil. Bahlil memberikan gambaran mengenai pola pengelolaan yang telah diterapkan pada sektor minyak dan gas bumi selama ini.
"Migas kita itu kan ada cost recovery, ada gross split, mungkin pola-pola itu yang akan coba kita exercise untuk kita bangun untuk bisa melakukan kerja sama dengan pihak swasta," kata Bahlil.
Bahlil menyatakan bahwa pemerintah akan tetap melibatkan pihak swasta atau badan usaha melalui pemberian izin konsesi. Kendati demikian, instrumen baru akan ditambahkan untuk memastikan negara memperoleh bagian yang lebih signifikan dalam pengelolaan sumber daya alam.
"Tetap konsesi, tetapi kita akan mengoptimalkan untuk pendapatan agar seimbanglah dengan negara, dan negara harusnya kan mendapatkan porsi yang lebih besar," imbuhnya.
