Presiden Prabowo Subianto menekankan besarnya peran sektor swasta dalam pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu bersaing di pasar internasional saat berpidato dalam Rapat Paripurna DPR RI di Senayan, Jakarta, pada Rabu (20/5/2026).
Sektor swasta dinilai memiliki kontribusi besar bagi perekonomian negara, seperti dilansir dari Money. Dalam agenda terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN Tahun Anggaran 2027 tersebut, Kepala Negara mengapresiasi produk lokal yang berhasil menembus pasar global.
Apresiasi secara khusus diberikan kepada PT Mayora Indah Tbk (Mayora Group) yang berhasil memasarkan produk permen Kopiko hingga ke luar negeri. Keberhasilan ekspansi produk tersebut kemudian menjadi bahan kelakar oleh Presiden Prabowo Subianto di hadapan para anggota dewan.
"Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara karena mereka memiliki brand ambassador, Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana," kata Prabowo di Gedung Nusantara DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).
Seusai melontarkan candaan tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta izin kepada Ketua DPR RI Puan Maharani untuk meminum kopi yang telah disediakan.
"Kopiko seneng Presidennya peminum kopi," lanjut Prabowo kembali berkelakar.
Selain Mayora Group, pujian juga diarahkan kepada PT Indofood Sukses Makmur atas keberhasilan distribusi produk mi instan merek Indomie. Berdasarkan pengalamannya saat berkunjung ke Eropa, komoditas pangan asal Indonesia tersebut sangat diminati oleh warga setempat.
"Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie," ujar Prabowo.
Ketua Negara menambahkan bahwa kepopuleran merek mi instan ini bahkan telah meluas hingga ke benua lain.
"Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka," lanjutnya.
Pemerintah berkomitmen untuk terus memberikan dukungan terhadap korporasi swasta yang menunjukkan performa unggul. Langkah tersebut diambil guna memastikan bahwa negara tidak mendominasi atau mengambil alih seluruh lini roda perekonomian nasional.
Dukungan ini diberikan agar pihak swasta dapat memperluas kontribusi mereka, namun tetap bergerak di koridor hukum dan aturan yang berlaku di Indonesia.
"Tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar tapi besar tapi bener jangan besar tidak bener," kata dia.
