Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memperingatkan potensi terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dalam tiga bulan ke depan. Ancaman ini muncul sebagai dampak dari pecahnya konflik bersenjata di wilayah Timur Tengah pada Senin (4/5/2026).
Sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT) menjadi bidang yang paling rentan terdampak, mulai dari produksi benang hingga kain. Dilansir dari Detik Finance, perwakilan perusahaan sudah mulai melakukan diskusi dengan serikat pekerja mengenai rencana pengurangan tenaga kerja tersebut.
"Tapi realitanya, laporan dari anggota KSPI, bukan orang lain, serikat pekerja di perusahaan, terutama di sektor industri TPT, tekstil dan produk turunannya. Benang, kain, dan polyester dan sebagainya," kata Said Iqbal, Presiden KSPI dalam konferensi pers virtual.
Krisis ini juga dilaporkan merembet ke industri plastik karena lonjakan harga bahan baku impor yang dipicu oleh pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Kenaikan biaya produksi ini diperkirakan akan memicu penurunan daya beli masyarakat secara signifikan.
"Kemudian industri plastik, karena harga bahan baku plastik naik tajam, sehingga industri kesulitan. Dia kan bahan bakunya impor, polimer impor, petrokimia banyak yang impor. Begitu diproduksi, impor kan berarti beli barangnya pake dolar, jualnya di pasar domestik pakai rupiah, sedangkan harga rupiah anjlok terhadap dolar, ya buntung lah, makanya harga plastik naik," jelas Said Iqbal.
Kenaikan harga produk plastik yang mencapai 50 persen disebut telah mengubah perilaku konsumen di pasar domestik. Penurunan permintaan ini memperkuat sinyal adanya pengurangan karyawan di pabrik-pabrik pengolahan plastik.
"Nah kalau harga plastik naik sampai 50%, daya beli masyarakatnya jadi menurun. Ada ibu-ibu cerita yang jualan di pasar biasa bungkus pake plastik, sekarang pake daun. Nah itu kan plastik turun. Itu kan ancaman PHK di industri plastik," sambung dia.
Kenaikan harga plastik juga berisiko memberikan dampak lanjutan pada industri elektronik dan otomotif. Hal ini dikarenakan banyak komponen kendaraan maupun perangkat elektronik yang menggunakan material plastik sebagai bahan baku utama.
"Begitu pula industri elektronik bisa kena. Mudah-mudahan perang bisa kembali damai, selesai sehingga bisa turun harga plastik. Tapi nggak semudah itu kata perusahaan-perusahaan, dalam 3 bulan kepada serikat pekerja, di elektronik kan pakai plastik frame nya. Di otomotif spakbor, beberapa komponen lain juga pake plastik," bebernya.
Selain masalah bahan baku, industri semen nasional turut menghadapi tekanan besar akibat kondisi kelebihan pasokan atau oversupply. Masuknya izin operasional pabrik baru di tengah penurunan permintaan konstruksi memaksa perusahaan melakukan efisiensi.
"Apalagi sekarang dalam suasana perang. Permintaan terhadap semen kan berkurang. Udah mah oversupply, pabrik baru bikin lagi kemudian izinnya diberikan dan mulai operasional, permintaan semen akibat semen turun. Ya otomatis terjadi efisiensi buruh dan pekerja ya PHK," sebut dia.
Hingga laporan ini dirilis, pemerintah dilaporkan belum memberikan respons resmi terkait peringatan yang disampaikan oleh pihak buruh. Said Iqbal menyatakan bahwa saat ini belum ada agenda diskusi bersama pemerintah mengenai ancaman PHK massal tersebut.
