Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 berpotensi membengkak hingga Rp200 triliun akibat kenaikan harga minyak dunia serta pelemahan nilai tukar rupiah. Proyeksi tersebut disampaikan oleh Kepala Ekonom Permata Bank, Josua Pardede, dalam acara virtual PIER Economic Review pada Selasa (12/5/2026).
Kenaikan beban anggaran ini dipicu oleh selisih asumsi harga minyak dan kurs rupiah yang saat ini berada di atas target pemerintah. Berdasarkan laporan dari Suara, defisit APBN pada Kuartal I 2026 telah menyentuh angka Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Simulasi dari Permata Institute of Economic Research (PIER) menunjukkan tambahan defisit tersebut dapat terjadi jika nilai tukar rupiah menyentuh level Rp17.400 per dolar AS. Kondisi ini diperparah jika harga minyak mentah mencapai level 100 dolar AS per barel.
"Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar," kata Josua, Kepala Ekonom Permata Bank.
Josua memaparkan bahwa tingginya harga minyak dunia tidak hanya menambah beban impor energi bagi Indonesia. Situasi ini turut menekan anggaran subsidi energi, memicu inflasi, hingga mempersempit ruang fiskal yang dimiliki pemerintah.
"Dampak dari kenaikan harga minyak mentah dan juga pelemahan nilai tukar rupiah itu dalam kondisi asumsi tertentu ini bisa mendorong perlebaran defisit anggaran yang cukup besar," kata Josua, Kepala Ekonom Permata Bank.
Saat ini, harga minyak mentah Brent terpantau bertahan di angka 86 dolar AS per barel, melampaui asumsi Indonesia Crude Price (ICP) yang ditetapkan sebesar 70 dolar AS. Potensi terburuk diprediksi muncul apabila konflik di Timur Tengah meluas dan mengerek harga minyak hingga 130 dolar AS per barel.
Meskipun pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp420 triliun, keberlanjutan depresiasi rupiah dikhawatirkan akan menggerus bantalan fiskal tersebut. Josua merekomendasikan pemerintah untuk segera menetapkan prioritas belanja negara.
"Kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pun juga bisa lebih berkualitas ke depannya. Tentunya dengan disupport tadi oleh belanja-belanja prioritas yang juga harapannya bisa lebih prioritas lagi ke depannya," tutup Josua, Kepala Ekonom Permata Bank.
Penetapan skala prioritas pada sektor-sektor produktif dinilai krusial guna menjaga pertumbuhan ekonomi nasional di tengah tekanan geopolitik global yang belum mereda.
