Kebijakan Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA) menuai kritik keras dari Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI). Melalui aturan baru tersebut, aktivitas ekspor sejumlah komoditas strategis kini diwajibkan melalui badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk oleh pemerintah.
Dilansir dari Detik Finance, Ketua Umum POPSI Mansuetus Darto menyatakan bahwa rancangan regulasi ini berisiko mengubah struktur perdagangan sawit nasional secara drastis. Dampak buruk yang dikhawatirkan meliputi munculnya monopoli perdagangan, praktik rente ekonomi, penguasaan rantai ekspor oleh kelompok tertentu, hingga elite capture.
Proses penyusunan kebijakan ini juga disayangkan karena tidak melibatkan para pemangku kepentingan utama. Pemerintah dinilai mengabaikan peran petani sawit, koperasi petani, organisasi petani, serta pelaku usaha sawit nasional dalam perumusan aturan tersebut.
POPSI mengingatkan pemerintah untuk mengambil pelajaran dari sejarah kelam tata niaga komoditas masa lalu. Salah satu contoh nyata yang disorot adalah kegagalan Badan Penyangga dan Pemasaran Cengkeh (BPPC) pada era Presiden Soeharto.
Sistem sentralisasi pada masa BPPC terbukti menghancurkan kebebasan petani dalam menjual hasil panen dan memicu kemerosotan harga. Pola kontrol yang dikuasai kelompok dekat kekuasaan kala itu dinilai merusak industri cengkeh nasional dalam jangka panjang.
"Kita pernah punya pengalaman pahit ketika monopoli perdagangan komoditas dijalankan atas nama kepentingan nasional, tetapi ujungnya justru menghancurkan petani dan memperkaya segelintir elite. Negara tidak boleh mengulangi kesalahan yang sama terhadap sawit," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (20/5/2026).
Organisasi petani ini mengidentifikasi lima kemiripan serius antara rancangan tata kelola ekspor sawit saat ini dengan pola tata niaga cengkeh era lampau.
1. Monopoli Jalur Ekspor
Penunjukan BUMN sebagai pintu tunggal ekspor berpotensi menciptakan situasi monopsoni. Langkah ini memutus akses langsung pelaku usaha swasta ke pembeli global, sehingga dapat mematikan kompetisi yang sehat di pasar domestik.
2. Kontrol Pasar yang Terlalu Besar
Pemerintah diprediksi akan memegang kendali penuh terhadap volume dan harga perdagangan. Pengaturan ini mencakup kuota ekspor, penentuan waktu pengiriman, penetapan harga referensi, hingga bentuk pengendalian pasar terselubung lainnya.
3. Pemanfaatan Narasi Kepentingan Nasional
POPSI menilai argumentasi seputar stabilitas ekonomi, ketahanan nasional, hilirisasi, dan pengamanan pasokan dalam negeri sering digunakan sebagai pembenaran. Narasi kepentingan nasional ini dianggap tidak boleh menjadi legalisasi bagi lahirnya monopoli baru.
4. Tingginya Risiko Rente Ekonomi
Sistem yang tertutup memicu ketidakpastian mengenai pihak yang akan mendapat akses kuota, aggregator perdagangan, serta fasilitas ekspor. Kedekatan dengan BUMN pengelola ekspor dikhawatirkan menjadi penentu utama dalam bisnis ini.
5. Penurunan Daya Tawar Petani
Dampak paling fatal akan dirasakan langsung oleh para petani kelapa sawit. Penyempitan jumlah pembeli akibat sistem satu pintu otomatis menurunkan posisi tawar petani, sehingga mereka terjebak sebagai price taker yang pasrah terhadap tekanan harga tandan buah segar (TBS).
Dampak Struktural bagi Perusahaan Sawit Nasional
Kebijakan sentralisasi ini juga diproyeksikan mengganggu operasional perusahaan sawit nasional yang selama ini telah mapan. Banyak korporasi besar sudah memiliki sistem kontrak langsung dengan pembeli internasional, mekanisme hedging, jaringan logistik mandiri, serta lini refinery global.
Ketika seluruh jalur ekspor dipusatkan ke BUMN, perusahaan-perusahaan tersebut kehilangan jalur direct export mereka. Melemahnya kompetisi pembelian crude palm oil (CPO) dan TBS akibat berkurangnya pembeli efektif pada akhirnya akan menekan harga di tingkat paling bawah.
"Dalam sejarah perdagangan komoditas, kalau akses pasar menyempit, maka margin paling bawah yang pertama kali dikorbankan adalah petani. Jangan sampai petani sawit kembali menjadi korban kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat," tegas Darto.
