Sejumlah peternak ayam mendatangi kantor Kementerian Pertanian di Jakarta Selatan pada Selasa (12/5/2026) untuk melaporkan kondisi harga telur di tingkat produsen yang anjlok hingga menyentuh Rp22.500 per kilogram. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, angka tersebut jauh di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) sebesar Rp26.500 per kilogram.
Kesenjangan harga ini memicu kerugian bagi para peternak karena biaya produksi saat ini rata-rata mencapai Rp24.000 per kilogram. Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN), Herry Dermawan, menyatakan bahwa penurunan harga ini dipicu oleh praktik spekulasi yang dilakukan oleh perantara atau tengkulak di lapangan.
"Jadi harga ini, harga yang sekarang ini bukan harga asli. Ada middleman. Bisa dari peternak butuh duit dijual semurahnya. Jadi memang harga telur, juga ayam itu sangat sensitif terhadap isu," ujar Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Herry mendesak pemerintah agar segera melakukan langkah konkret guna melindungi peternak dari permainan harga yang tidak wajar. Pihaknya juga meminta keterlibatan aparat penegak hukum untuk memantau selisih harga yang sangat lebar antara tingkat peternak dan konsumen akhir.
"Kita juga minta bantuan Satgas Pangan supaya nggak mempermainkan harga. Ini harga nggak wajar. Kalian tahu tadi harga berapa dibilang? Rp 21.000, kalian beli telur berapa? Rp 29.000-Rp 30.000 per kg, siapa yang menikmati Rp 8.000 itu? Itu yang saya bilang, harga sekarang ini bukan harga asli," imbuh Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Penurunan harga yang drastis ini dikonfirmasi telah membebani kondisi finansial para pelaku usaha ternak. Herry menegaskan bahwa kunjungan ke kementerian tersebut bertujuan untuk mencari solusi atas kerugian yang terus membayangi mereka.
"Biaya produksi sekarang Rp24.000. (Rugi ya?) Lah he-eh (iya), makanya saya sampai ke sini kita," terang Herry Dermawan, Ketua Umum Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (GOPAN).
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan, Agung Suganda, menjelaskan bahwa surplus produksi menjadi faktor teknis utama anjloknya harga. Proyeksi produksi telur nasional tahun 2026 mencapai 7,3 juta ton, sedangkan kebutuhan masyarakat hanya sekitar 6 juta ton.
"Sehingga masih ada surplus kurang lebih secara nasional itu sekitar 800 ribu ton surplus atau kurang lebih sekitar 13% dari kebutuhan nasional," ujar Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Meskipun surplus 13 persen dinilai masih bisa dikendalikan, fenomena banting harga di tingkat akar rumput tetap terjadi. Agung mencatat adanya mekanisme pasar yang kurang sehat di mana tengkulak cenderung memilih stok dari peternak yang terpaksa menjual di bawah harga pasar karena sifat telur yang tidak tahan lama.
"Harga ini dibentuk oleh mekanisme pasar. Artinya 98% peternak, petelurnya rakyat dan di situlah letak dari harga itu terbentuk. Jadi kalau ada peternak yang mau jual Rp 19.000 dan ada yang jual Rp23.000, tentu Rp 19.000 yang dipilih oleh middleman. Padahal dijualnya di harga konsumennya relatif tidak turun juga," jelas Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Kementerian Pertanian kini menggalang konsolidasi dengan koperasi dan asosiasi untuk menjaga agar harga kembali sesuai dengan Peraturan Kepala Bapanas. Agung berkomitmen untuk mengarahkan pelaku industri agar patuh pada standar harga produsen demi menjaga keberlangsungan usaha peternak rakyat.
"Nah oleh karena itu maka tadi sudah disepakati juga oleh teman-teman asosiasi teman-teman koperasi dan pelaku untuk bersama-sama menjaga agar harga ini menuju pada harga acuan di tingkat produsen atau on-farm sesuai dengan harga yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala Bapanas yaitu di angka 26.500 per kilogram," tambah Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Pemerintah juga merencanakan peningkatan penyerapan stok telur melalui program makan bergizi gratis (MBG). Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengurangan surplus stok di pasar domestik sekaligus menstabilkan harga beli di tingkat peternak.
"Kita tentu mendorong agar program makan bergizi gratis juga bisa meningkatkan menu telur per minggunya. Juga kita meminta agar harga beli telur ini juga mengikuti harga yang ditetapkan oleh Peraturan Bapanas," tutur Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
Selain program konsumsi, distribusi stok akan difasilitasi dari daerah surplus seperti Jawa menuju wilayah yang masih mengalami defisit pasokan. Saat ini, beberapa wilayah seperti Papua dan Maluku dilaporkan masih memiliki tingkat produksi telur yang sangat rendah.
"Kita masih punya Pulau Papua yang masih di bawah 0,4% produksinya, Maluku juga sama. Oleh karena itu salah satu upaya kita untuk stabilisasi harga ini adalah bagaimana memfasilitasi distribusi dari daerah produsen ke daerah yang masih defisit atau daerah surplus ke daerah defisit," jelas Agung Suganda, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Kementan.
