Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengungkapkan ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,6 persen pada kuartal I-2026, Senin (11/5/2026). Angka tersebut melampaui perkiraan banyak pihak di tengah kekhawatiran mengenai defisit anggaran dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, sebagaimana dilansir dari Nasional.
Pertumbuhan ekonomi nasional pada periode awal tahun ini didorong oleh faktor musiman, khususnya momentum Ramadhan dan Lebaran yang memicu permintaan rumah tangga. Sektor industri, perdagangan, transportasi, hingga perhotelan menjadi penopang utama karena peningkatan aktivitas konsumsi masyarakat tersebut.
Selain konsumsi, belanja pemerintah turut memberikan kontribusi signifikan dengan pertumbuhan 21,81 persen secara tahunan (yoy), yang menyumbang 1,26 persen pada total pertumbuhan. Capaian ini didukung oleh neraca perdagangan yang tetap surplus selama 71 bulan berturut-turut sebesar 5,5 miliar dollar AS.
Said Abdullah merespons berbagai kritik mengenai kondisi makroekonomi dan isu menipisnya saldo APBN sebagai bentuk kepedulian dari para pengamat serta akademisi.
"Saya menganggapnya sebagai rasa sayang dan peduli. Kami khawatir kalau sudah apatis, sehingga ada keengganan untuk berbicara, justru inilah yang tidak kami inginkan," ujar Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Meskipun terdapat tantangan pada Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akibat penurunan lifting migas, Said menjelaskan bahwa penerimaan pajak tetap tumbuh solid sebesar 20,7 persen. Pemerintah mencatat surplus kurang bayar pajak mencapai Rp 13,38 triliun pada kuartal pertama tahun ini.
"Belanja pemerintah yang umumnya baru berjalan cepat di kuartal II, kali ini bisa lebih cepat. Strategi ini patut kita apresiasi," tegas Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Terkait pengelolaan anggaran, realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau naik 31,4 persen secara tahunan, dengan alokasi terbesar pada belanja pusat. Said menyoroti perlunya pembenahan tata kelola pada beberapa kementerian teknis dalam pelaksanaan program prioritas nasional.
"Memang ada selisih kurang bayar dan lebih bayar. Justru dari selisih itu, pemerintah mendapat surplus kurang bayar Rp 13,38 triliun. Dengan demikian, pemerintah masih punya tabungan pajak lagi," jelas Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Mengenai risiko defisit, pemerintah memproyeksikan angka 2,68 persen PDB hingga akhir tahun, namun Said memprediksi angka akhirnya bisa lebih rendah di kisaran 2,56 persen. Ia juga mengklarifikasi bahwa Saldo Anggaran Lebih (SAL) 2025 sebesar Rp 420 triliun masih tersedia secara utuh.
"Kabar baiknya lagi, pertumbuhan positif penerimaan pajak mampu menopang kebutuhan percepatan belanja program dan modal. Realisasi belanja negara mencapai Rp 815 triliun atau tumbuh 31,4 persen (yoy)," ungkap Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Memasuki kuartal II-2026, pemerintah mulai mengaktifkan kebijakan mode aman (safe mode) untuk menghadapi kenaikan harga komoditas dan tekanan eksternal global. Langkah ini mencakup penyesuaian anggaran serta berbagai instrumen stabilitas keuangan yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia.
"Karena tekanan eksternal, seperti kenaikan harga minyak dan kurs rupiah, kemungkinan pemerintah akan lebih memilih refocusing anggaran program, dengan tetap menjadikan APBN sebagai fungsi stabilisasi, alokasi, dan distribusi," ungkap Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Said menekankan pentingnya penguatan sektor-sektor produktif seperti manufaktur, pertanian, dan konstruksi untuk menyerap tenaga kerja formal. Hal ini diharapkan dapat memperbaiki daya beli kelas menengah dan mengurangi beban belanja perlindungan sosial pada masa mendatang.
"Hanya saja Rp 300 triliun ditempatkan dari Bank Indonesia (BI) ke bank himbara. Artinya, SAL masih utuh sebesar Rp 420 triliun, bahkan pemerintah menerima imbal hasil dari penempatan SAL tersebut dari bank himbara. Sesuai ketentuan undang-undang (UU) APBN, SAL hanya bisa digunakan belanja bila ada persetujuan DPR," jelas Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Pemerintah juga didorong untuk segera menghadirkan program terukur guna membangkitkan mesin penggerak ekonomi utama nasional agar tidak hanya bergantung pada belanja negara.
"I saya setuju safe mode yang diaktivasi Menteri Keuangan (Menkeu) dan Gubernur BI, dengan mengeluarkan sejumlah kebijakan, seperti refocusing anggaran, pembatasan transaksi dollar, pembentukan Bond Stabilizer Fund (BSF), insentif yield lebih besar untuk penempatan dolar di bank himbara, serta penerbitan panda bond," jelas Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Upaya ini diharapkan dapat memberikan dampak ganda dalam jangka pendek guna mempertahankan tren pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
"Pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya mengandalkan belanja pemerintah yang kontribusinya terhadap PDB hanya sekitar 6,72 persen," ucap Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
Ke depannya, transformasi ekonomi akan difokuskan pada sektor-sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja besar guna menghadapi ketidakpastian pasar global.
"Tanpa dukungan konkret terhadap sektor-sektor tersebut, Indonesia akan kesulitan memperoleh sumber pertumbuhan ekonomi inklusif baru yang mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja formal, terutama di tengah ketidakpastian tekanan eksternal global," tutur Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.
