Bank Indonesia bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) berencana memperluas cakupan QRIS antarnegara RI-China dengan menggandeng platform WeChat Pay setelah sebelumnya resmi meluncur pada Kamis, 30 April 2026. Integrasi ini bertujuan memfasilitasi transaksi langsung tanpa konversi dollar AS melalui skema Local Currency Transaction.
Dilansir dari Money, layanan yang tersedia saat ini baru mencakup platform Alipay dan UnionPay. Ketua Umum ASPI, Santoso Liem, mengungkapkan bahwa pembicaraan mengenai kolaborasi dengan penyedia pembayaran besar lainnya di China sudah mulai dilakukan untuk menyatukan standar sistem pembayaran.
"Ke depan kami sudah bicara untuk kemungkinan WeChat Pay dan juga MPC, itu adalah mobile payment juga akan bekerjasama. Jadi mereka sudah membangun satu single QR. Diharapkan nanti semua QR di China akan bisa digunakan," ujarnya Santoso Liem, Ketua Umum ASPI.
Proses integrasi dengan WeChat Pay saat ini masih berada dalam fase eksplorasi mendalam. Pihak otoritas dan asosiasi perlu melakukan berbagai penyesuaian dari sisi teknologi serta interkoneksi agar sistem pembayaran antarnegara tersebut dapat berjalan selaras.
"Di mereka yang ada masalah karena baru dua kan. Mereka harus mengintegrasikan, mereka harus merubah menjadi satu platform. Platform ini sebenarnya sudah ada di platform domestik, cuma kita meminta bisa enggak ini juga melayani internasional," ungkap Santoso Liem, Ketua Umum ASPI.
Infrastruktur di sisi Indonesia dinilai sudah siap sepenuhnya untuk mendukung perluasan tersebut. Namun, pihak China masih memerlukan waktu untuk mengintegrasikan berbagai platform domestik mereka ke dalam satu standar QR nasional yang bisa melayani transaksi mancanegara.
"Jadi mereka harus mengintegrasikan tentu ada sedikit adjustment. Tapi yang untuk AliPay dan UnionPay sudah bisa digunakan," ucap Santoso Liem, Ketua Umum ASPI.
Potensi penggunaan layanan ini sangat signifikan mengingat besarnya mobilitas wisatawan serta aktivitas perdagangan kedua negara. Indonesia tercatat memiliki puluhan juta pelaku UMKM, sementara China memiliki basis pemain pasar yang mencapai angka ratusan juta.
"Total pemain kita kebanyakan mikro dan UMKM kan di Indonesia, sekitar 44-45 jutaan. Kalau di China kita tahu di sana penduduknya besar dan pemainnya juga banyak. Yang kami pernah mendengar itu mereka hampir mendekati ratusan juta sampai ke UMKM-UMKM dan turis itu di sana baik jasa maupun barang juga," kata Santoso Liem, Ketua Umum ASPI.
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta, menekankan bahwa langkah perluasan ini akan dilakukan secara bertahap. BI saat ini tetap memprioritaskan stabilitas serta penguatan ekosistem pada implementasi awal yang sudah berjalan pada Rabu, 6 Mei 2026.
"Paralel dengan perluasan akseptasi ke depan, kami akan terus memprioritaskan penguatan implementasi awal dan akseptasi existing terlebih dahulu," ujar Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Bank Indonesia terus berupaya memastikan transaksi lintas negara tersebut memenuhi kriteria cepat, murah, mudah, aman, dan andal. Tantangan utama yang dihadapi meliputi harmonisasi teknis, edukasi pengguna, hingga keselarasan kerangka regulasi antar otoritas di kedua negara.
"Namun demikian, koordinasi antar otoritas dan industri berjalan sangat baik untuk memastikan implementasi yang optimal," kata Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Berdasarkan data selama periode sandbox, tercatat lebih dari 1,6 juta transaksi masuk ke Indonesia dengan nilai mencapai Rp550 miliar. Sementara itu, transaksi keluar dari pengguna Indonesia di China tercatat sebanyak 8.900 transaksi dengan nilai Rp6,4 miliar.
"Saat ini komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan sejumlah negara mitra terus dilakukan dan proses implementasi berada pada tahapan yang berbeda-beda sesuai kesiapan masing-masing pihak," tutup Filianingsih Hendarta, Deputi Gubernur Bank Indonesia.
