Pemerintah Indonesia tengah memacu penyelesaian berbagai kesepakatan perdagangan internasional dengan Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) dan Amerika Serikat guna memperluas akses pasar ekspor. Langkah strategis ini mencakup rencana pertemuan tingkat tinggi yang dijadwalkan berlangsung dalam satu bulan ke depan, sebagaimana dilansir dari Ekonomi.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, mengungkapkan bahwa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto akan mengunjungi kawasan Rusia dan sekitarnya pada pekan depan. Selain itu, delegasi Indonesia juga bersiap menuju Amerika Serikat untuk berdialog dengan perwakilan perdagangan (USTR).
Optimalisasi potensi ekspor ini diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia di kancah global melalui skema Free Trade Agreement (FTA) maupun Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Susiwijono menegaskan pentingnya momentum pembukaan pasar internasional yang saat ini sedang terbuka lebar bagi komoditas nasional.
"Ini momentum open market kita makin terbuka FTA [Free Trade Agreement] dan CEPA [Comprehensive Economic Partnership Agreement] kita banyak sekali. Minggu depan Pak Menko [Airlangga Hartarto] akan ke EAEU Rusia dan kawan-kawan, itu market-nya besar juga," kata Susiwijono.
Pemerintah juga membidik keberlakuan perjanjian perdagangan bebas dengan 27 negara anggota Uni Eropa pada 1 Januari 2027 mendatang. Saat ini, proses komunikasi intensif masih dilakukan melalui tahapan legal drafting dan proses scrubbing guna memastikan kesesuaian dokumen hukum antarnegara.
Terkait hubungan dagang dengan Amerika Serikat, kunjungan pada Mei 2026 mendatang bertujuan untuk menindaklanjuti investigasi berbasis pasal 301 UU Perdagangan AS 1974. Indonesia masuk dalam daftar 16 negara yang diawasi terkait isu kelebihan kapasitas serta dugaan penggunaan tenaga kerja paksa dalam industri.
Susiwijono menjelaskan bahwa komunikasi tersebut lebih condong pada klarifikasi agar industri di dalam negeri tidak dijadikan jalur pengiriman barang dari negara lain ke pasar Amerika Serikat. Ia mencontohkan kekhawatiran AS terhadap potensi pelimpahan produksi dari China melalui Indonesia.
"Mereka sebenarnya tujuan utamanya jangan sampai industri di Indonesia dipakai transhipment dari musuh dia lah. Misalkan ya sebut aja China. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada ekses produksi, yang enggak seperti itu ekspor ke Amerika. Padahal barangnya dari China," ujar Susiwijono.
Pemerintah mengantisipasi kebijakan Presiden AS Donald Trump yang diprediksi akan memberlakukan tarif impor baru setelah masa berlaku tarif global 15 persen berakhir pada Juli 2026. Pertemuan fisik dengan pihak USTR direncanakan terlaksana pada 12 Mei untuk memberikan kepastian data kepada otoritas AS.
"Nanti kami ketemu fisik kalau nggak salah 12 Mei, tetapi itu sebenernya lebih ke mekanisme yang harus kami lalui. Enggak ada yang substantif. Indonesia sudah comply. Mereka sudah pegang datanya, hanya konfirmasi saja ke kami," terang Susiwijono.
