Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas) sedang mengkaji pengembangan produk asuransi siber untuk memitigasi risiko kerugian akibat lonjakan serangan siber di sektor jasa keuangan. Rencana ini muncul setelah Indonesia dilaporkan menempati posisi 10 besar negara tujuan anomali trafik jaringan di dunia pada Rabu (13/5/2026).
Langkah strategis tersebut bertujuan untuk memperkuat ketahanan industri perbankan nasional di tengah percepatan digitalisasi. Dilansir dari Investor Daily, kajian ini nantinya akan diserahkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai dasar regulasi baru guna memperbaiki tata kelola keamanan sektor keuangan secara menyeluruh.
Ketua Bidang Technology & Security Perbanas, Toto Prasetio, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini sedang merumuskan formulasi yang tepat terkait aspek finansial dari produk proteksi tersebut.
"Dari Perbanas akan kami work out (bahas) topik yang begini ini (asuransi siber) kayak gimana sih supaya perhitungannya juga masuk akal, berapa preminya," ujar Toto Prasetio, Ketua Bidang Technology & Security Perbanas.
Selain masalah premi, Toto menekankan perlunya standar ketahanan siber yang seragam di seluruh industri perbankan nasional. Ia menyoroti pentingnya implementasi konsep zero trust yang saat ini telah didorong oleh Bank Indonesia, namun belum memiliki payung hukum terkait standar minimum penerapannya di tiap bank.
Salah satu komponen krusial dalam konsep tersebut adalah sistem pendeteksi penipuan yang kuat untuk menekan risiko intrusi. Perbanas berencana merangkul berbagai pihak eksternal untuk menyempurnakan sistem keamanan kolektif ini.
"Kita mesti bicarakan ini karena saya sendiri yakin nanti Perbanas kami tidak bisa sendiri, kami harus kerja sama dengan surrounding external system," kata Toto Prasetio.
Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK, Deden Firman Hendarsyah, mengonfirmasi tingginya risiko serangan digital di tanah air berdasarkan data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Ia menyebut fenomena anomali trafik atau pola jaringan mencurigakan menjadi ancaman nyata yang harus diwaspadai.
"Entah apa yang menjadi Indonesia itu menarik bagi para hacker, bagi para pelaku kejahatan siber, tetapi memang faktanya Indonesia masuk ke dalam top ten target anomaly traffic," kata Deden Firman Hendarsyah, Deputi Komisioner Pengaturan, Perizinan, dan Pengendalian Kualitas OJK.
Data otoritas menunjukkan bahwa sektor keuangan menempati urutan kedua sebagai target dengan jumlah insiden siber paling masif. Kejahatan yang terjadi umumnya menyasar data pribadi nasabah secara langsung atau mencoba melumpuhkan sistem operasional perbankan.
