Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan atau Kredit Program Perumahan (KPP) di Provinsi Lampung menyentuh angka Rp 268,86 miliar bagi 264 debitur. Capaian ini diumumkan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) dalam agenda kolaborasi pembiayaan di Lampung pada Kamis (7/5/2026).
Data yang dilansir dari Kompas menunjukkan bahwa program ini bertujuan memperkuat daya beli masyarakat sekaligus menstimulasi sektor riil di tingkat daerah. Menteri PKP Maruarar Sirait menjelaskan bahwa sektor perumahan memiliki efek domino yang besar terhadap berbagai bidang usaha dan penyerapan tenaga kerja.
"Perumahan bukan hanya soal membangun rumah, tetapi juga menggerakkan ekonomi rakyat. Dari tukang bangunan, toko material, UMKM, hingga sektor jasa ikut tumbuh karena pembangunan perumahan," terang Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Politisi Partai Gerindra tersebut menegaskan bahwa skema pembiayaan ini menjadi instrumen vital dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat bawah. Maruarar menilai keberadaan KPP mampu menyentuh berbagai lapisan pelaku usaha yang terlibat dalam rantai pasok konstruksi.
"KUR Perumahan atau KPP ini bukan hanya membantu masyarakat memiliki rumah, tetapi juga membantu menggerakkan usaha rakyat di sektor perumahan. Dari tukang, toko bangunan, pengembang kecil, sampai UMKM semua ikut bergerak," kata Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Pemerintah pusat berkomitmen untuk terus mempermudah regulasi agar akses terhadap perbankan semakin terbuka luas. Harapannya, perluasan akses ini dapat menumbuhkan ekosistem wirausaha baru di wilayah-wilayah strategis.
"Kita ingin KUR Perumahan ini semakin mudah diakses masyarakat dan pelaku usaha, sehingga dapat melahirkan lebih banyak pengusaha baru dan menggerakkan ekonomi daerah," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Target besar dari penyaluran kredit ini adalah peningkatan taraf hidup warga Lampung melalui penciptaan peluang ekonomi baru di sektor properti. Maruarar memproyeksikan munculnya figur-figur ekonomi baru yang tumbuh dari keberhasilan program hunian tersebut.
"Dengan program ini kami ingin membuat orang-orang kaya baru di Lampung. Kita ingin masyarakat tumbuh, usahanya berkembang, ekonominya bergerak, dan kesejahteraannya meningkat melalui sektor perumahan," kata Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Dalam kesempatan yang sama, apresiasi diberikan kepada institusi perbankan yang menjadi motor penggerak penyaluran dana program pemerintah ini. Bank Tabungan Negara (BTN) disebut sebagai mitra utama yang berhasil melakukan serapan anggaran secara signifikan di Lampung.
"BTN telah mencatatkan serapan sebesar Rp 268,86 miliar dari 264 debitur. Ini capaian yang sangat baik dan harus terus ditingkatkan," ujar Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Maruarar juga mengimbau agar pemerintah daerah memberikan dukungan berupa penyederhanaan izin dan sosialisasi masif. Sinergi antara pemerintah dan swasta dianggap menjadi kunci utama kesuksesan program perumahan rakyat.
"Kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perbankan, dan pelaku usaha harus terus diperkuat agar sektor perumahan benar-benar menjadi penggerak ekonomi daerah," tegas Maruarar Sirait, Menteri PKP.
Terkait kondisi makro, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional sedang berada pada tren positif. Sektor perumahan diakui sebagai salah satu pilar utama yang menopang angka pertumbuhan tersebut.
"Berdasarkan data yang kami rilis pada 5 Mei 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen dan ini merupakan yang tertinggi sepanjang sejarah. Sektor perumahan menjadi salah satu kontributor terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi tersebut," ujar Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS.
Merespons hal tersebut, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk memfasilitasi kebutuhan hunian warga. Pihaknya berupaya memastikan masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap perumahan yang layak.
"Kami siap mendukung berbagai program perumahan dan pembiayaan rakyat agar masyarakat Lampung semakin mudah mendapatkan hunian yang layak dan terjangkau," kata Rahmat Mirzani Djausal, Gubernur Lampung.
