Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan dunia usaha nasional mulai memasuki mode bertahan hidup guna menghadapi tekanan ketidakpastian ekonomi global pada Senin (4/5/2026). Langkah strategis ini diambil sebagai respons atas lonjakan biaya produksi yang dipicu konflik geopolitik internasional sejak awal tahun.
Kondisi eksternal tersebut diperburuk dengan situasi domestik yang menunjukkan pelemahan daya beli masyarakat secara signifikan. Tekanan ganda ini memaksa pelaku industri memprioritaskan keberlangsungan operasional dibandingkan ekspansi bisnis, sebagaimana dilansir dari Money.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, memberikan penegasan bahwa situasi bisnis saat ini berada dalam kondisi yang sangat dinamis. Kesenjangan antara kenaikan biaya operasional dan kemampuan konsumsi masyarakat menjadi tantangan utama bagi keberlanjutan usaha.
"Business penuh tantangan dan ketidakpastian. Biaya produksi naik, di lain sisi daya beli melemah. Jadi benar kita business survival mode lebih dahulu dibanding pemerintah," ungkap Bob Azam, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo.
Bob Azam menekankan bahwa fokus utama perusahaan saat ini telah bergeser dari sekadar merespons isu pengurangan tenaga kerja. Prioritas tertinggi saat ini adalah memastikan unit bisnis tetap dapat berjalan di tengah berbagai himpitan ekonomi yang ada.
"Jadi bukan issue PHK lagi tapi survival usaha," kata Bob.
Meskipun tekanan semakin berat, pelaku usaha meyakini bahwa pemutusan hubungan kerja bukanlah satu-satunya jalan keluar yang tersedia. Upaya pencegahan PHK tetap menjadi agenda penting yang diupayakan melalui kesepakatan bersama antara pemberi kerja dan karyawan.
Pihak asosiasi menilai keberhasilan dalam menekan angka kehilangan pekerjaan sangat bergantung pada kualitas hubungan industrial di internal masing-masing perusahaan. Komunikasi yang transparan dipandang sebagai fondasi krusial dalam mencapai mufakat.
"Kunci menghindari PHK adalah bipartite antara perusahaan dan serikat pekerja. Bagaimana komunikasi dibangun dan mutual trust," ucap Bob.
Di sisi lain, keterbatasan ruang fiskal membuat sektor swasta tidak lagi menempatkan bantuan dari pemerintah sebagai tumpuan utama dalam strategi bertahan mereka. Kondisi keuangan negara yang ketat memaksa pelaku usaha untuk lebih mandiri dalam mengelola risiko bisnis.
Langkah-langkah efisiensi internal diprediksi akan menjadi instrumen utama yang digunakan pengusaha sembari memitigasi dampak dari membengkaknya beban subsidi yang juga sedang ditangani oleh pemerintah.
"Saat ini sudah tidak bisa bicara insentif karena ruang fiskal praktis tertutup. Pemerintah sekarang juga butuh likuiditas, terutama untuk menopang subsidi yang membengkak," tutur Bob.
