Asosiasi pengusaha asal China mengirimkan surat teguran kepada Presiden Prabowo Subianto pada Kamis (14/5/2026) sebagai sinyal kekhawatiran terhadap iklim investasi dan kepastian usaha di Indonesia. Langkah ini dinilai mencerminkan keresahan investor asing terkait kualitas layanan birokrasi pusat.
Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Danang Girindrawardana menilai tindakan kolektif tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap efisiensi administrasi pemerintahan. Sebagaimana dilansir dari Money, berbagai kendala teknis di lapangan masih menghambat arus modal masuk ke tanah air.
"Surat itu dari gabungan pengusaha China di Indonesia kepada Presiden Prabowo. Itu mencerminkan kepedulian mereka terhadap layanan birokrasi Indonesia," ujar Danang Girindrawardana, Dewan Pakar Apindo.
Danang menegaskan bahwa poin-poin keberatan yang diajukan oleh pihak asing sebenarnya identik dengan permasalahan yang selama ini dihadapi oleh pengusaha domestik. Hambatan tersebut mencakup pemeriksaan pajak hingga aturan retensi devisa hasil ekspor yang dianggap memberatkan.
"Wajar saja jika kalangan pengusaha China mengeluhkan beberapa persoalan pelayanan publik Indonesia yang tercantum dalam surat itu," kata Danang Girindrawardana.
Menurutnya, ketidakkonsistenan regulasi dan praktik pungutan liar oleh oknum aparat menjadi faktor utama yang merusak citra Indonesia di mata investor global. Kepastian hukum dan transparansi proses birokrasi sangat dibutuhkan untuk menjaga prediktabilitas bisnis jangka panjang.
Apindo mengungkapkan bahwa dunia usaha telah berulang kali mencoba melakukan audiensi dan mengirimkan korespondensi resmi kepada pemerintah guna mencari solusi atas tumpang tindih aturan tersebut. Namun, respons dari pembuat kebijakan dianggap masih minim.
"Sangat banyak surat-surat dari dunia usaha yang diabaikan oleh otoritas," ujar Danang Girindrawardana.
Situasi ini memicu desakan agar pemerintah segera melakukan penyederhanaan regulasi secara menyeluruh. Perbaikan kualitas layanan publik diharapkan mampu memulihkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
