Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayanan memastikan pengawasan ketat terhadap penggunaan dana negara dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui mekanisme transparan di Jakarta pada Rabu (8/4/2026).
Sistem pengawasan berlapis ini diterapkan untuk meminimalisasi risiko penyelewengan anggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan program nasional tersebut. Sebagaimana dilansir dari Detik Health, pengelolaan dana dilakukan secara kolektif dengan melibatkan berbagai instansi negara terkait.
"Dalam pengelolaan uang negara, you are never alone. Semua melalui mekanisme yang jelas dan melibatkan berbagai pihak," ujar Kepala BGN Dadan Hindayanan di Jakarta.
Perencanaan anggaran program ini disusun melalui forum tripartit yang mempertemukan BGN, Kementerian PPN/Bappenas, serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Koordinasi tiga lembaga ini mencakup pembahasan detail anggaran hingga proses pembukaan blokir dana untuk program prioritas nasional.
Dadan Hindayanan menjelaskan bahwa sebelum mendapatkan persetujuan pembayaran dari Kementerian Keuangan, seluruh proses pengadaan harus melewati tahap tinjauan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bertugas meninjau prosedur pengadaan guna memastikan kesesuaian dengan regulasi yang berlaku.
Kementerian PPN/Bappenas memegang peran teknis yang berfokus pada penilaian hasil atau output program (Result/RO). Fokus lembaga tersebut diarahkan pada pencapaian target program dan bukan pada rincian spesifikasi teknis dalam proses pengadaan barang atau jasa.
Mekanisme pembayaran akhir dari seluruh aktivitas program tetap berada di bawah kendali penuh Kementerian Keuangan. Seluruh pengeluaran dana wajib mendapatkan persetujuan kementerian tersebut setelah melalui rangkaian verifikasi dari lembaga pengawas intern.
