Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana mencopot dua pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan pada Senin (4/5/2026) di Jakarta setelah ditemukan persoalan dalam pengelolaan restitusi pajak. Keputusan tegas ini diambil usai investigasi internal menunjukkan adanya ketidakakuratan data yang berdampak pada stabilitas fiskal negara.
Dilansir dari Money, langkah ini melibatkan lima pejabat yang diidentifikasi memiliki peran signifikan dalam proses pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut. Investigasi internal ini dilakukan secara mandiri oleh kementerian, terpisah dari proses audit menyeluruh yang tengah berlangsung.
"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi melakukan restitusi. Hari ini dua akan saya copot," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Purbaya menjelaskan bahwa audit terhadap total restitusi untuk periode 2016-2025 telah diserahkan kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Fokus utama audit ini adalah untuk mencegah kebocoran anggaran negara, khususnya pada sektor industri batu bara.
"Saya minta diaudit dengan betul supaya kita tidak kecolongan. Apalagi ke industri batu bara. PPN-nya saya nombok Rp 25 triliun restitusinya, net, jadi saya bayar. Kan ada yang enggak benar hitungannya," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Menkeu menegaskan bahwa setiap institusi di bawah kementeriannya harus menjalankan tugas secara akuntabel dan tidak bertindak sembarangan dalam mengelola dana publik. Pencopotan ini menjadi peringatan keras bagi pejabat lainnya agar bekerja lebih hati-hati.
"Jadi pesannya adalah, ketika ada institusi seperti itu, jalankan dengan baik, jangan jorjoran. Jadi saya nggak main-main. Ada dua yang saya akan copot," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Meskipun identitas kedua pejabat tersebut belum diumumkan secara resmi, Purbaya menekankan bahwa kesalahan utama mereka adalah penyampaian informasi yang menyesatkan. Ketidakjujuran staf mengenai potensi nilai restitusi menyebabkan pemerintah salah dalam memproyeksikan kebijakan.
"Jorjoran nya adalah tidak memberi tahu perkembangan dengan akurat. Jadi gini. Tahun lalu, saya salah menebak total restitusi yang keluar. Padahal di rapat sudah saya tanyakan berapa sih potensinya. Mereka bilang, sedikit. Mereka tuh staf saya," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.
Kesalahan data tersebut sangat krusial karena proyeksi fiskal yang tidak akurat dapat mengganggu perencanaan anggaran nasional. Purbaya berkomitmen untuk memastikan pelaksanaan restitusi di masa mendatang akan lebih terukur dan diawasi secara ketat guna meminimalkan manipulasi data.
