Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Luky Alfirman dari jabatan Direktur Jenderal Anggaran pada April lalu setelah ditemukannya celah sistem yang meloloskan anggaran pengadaan 25 ribu unit motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) pada Senin (11/5/2026).
Langkah tegas ini diambil karena pengadaan puluhan ribu unit kendaraan tersebut tetap masuk ke dalam rencana belanja meskipun sebelumnya telah mendapatkan penolakan resmi dari bendahara negara. Dilansir dari Suara, pencopotan ini juga menyasar Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu.
Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi kabar mengenai alasan pencopotan Luky Alfirman saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan. Ia memberikan respons singkat terkait kaitan pengadaan motor listrik dengan pemberhentian jabatan tersebut.
"Mungkin anda tebak saja sendiri," kata Purbaya saat dikonfirmasi di Kantor Kemenkeu, Senin (11/5/2026).
Menkeu menjelaskan bahwa terdapat kelemahan teknis pada perangkat lunak yang digunakan Direktorat Jenderal Anggaran. Masalah pada sistem inilah yang menyebabkan usulan anggaran BGN bisa terakomodasi secara otomatis meski secara kebijakan telah ditolak.
"Itu software dari ditjen anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Ya kan? Kan kebobolan kan, tahun lalu. Waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi sudah saya tolak," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Maret 2026 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, dikutip Kamis (7/5/2026).
Kementerian Keuangan kini tengah melakukan perbaikan menyeluruh terhadap sistem administrasi belanja guna memastikan tidak ada lagi kebocoran anggaran serupa di masa mendatang. Pengawasan terhadap belanja setiap Kementerian dan Lembaga (K/L) pun semakin diperketat.
"Rupanya ada kebocoran dari cara melewati itu sehingga softwarenya, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita semaksimal mungkin," jelasnya.
Di sisi lain, Badan Gizi Nasional memberikan klarifikasi mengenai urgensi pengadaan kendaraan operasional tersebut. Kepala BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa motor listrik diperlukan untuk menunjang mobilitas petugas lapangan dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Pengadaan motor listrik ini sudah direncanakan dalam anggaran tahun 2025 sebagai bagian dari dukungan operasional Program MBG, khususnya untuk menunjang mobilitas Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi," kata Dadan dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/4/2026).
Data BGN menunjukkan realisasi pengadaan telah mencapai 21.801 unit dari total target awal sebanyak 25.644 unit motor listrik. Kendaraan ini diperuntukkan bagi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mempercepat distribusi dan koordinasi layanan gizi di berbagai wilayah.
