Seorang pemulung bernama Halimah (33) di Jakarta Timur mengalami kesulitan mendaftarkan anak keduanya ke sekolah akibat ketiadaan dokumen akta kelahiran pada Selasa (12/5/2026). Masalah administrasi ini menghambat pemenuhan hak pendidikan anak tersebut sebagaimana dilansir dari Lestari.
Warga asal Kabupaten Serang ini kini berupaya mengumpulkan biaya untuk mengurus kelengkapan dokumen resmi di wilayah rantaunya. Halimah sebelumnya sempat menerima tawaran bantuan pengurusan administrasi, namun hingga kini belum ada perkembangan lebih lanjut mengenai proses tersebut.
Ketiadaan surat keterangan lahir menjadi hambatan utama bagi Halimah dalam memproses dokumen kependudukan anaknya di Jakarta.
"Yang satunya (anak pertama) sudah sekolah kelas 2 SD. Yang satunya belum sekolah karena belum punya surat lahir, karena saya lahirnya di dukun, jadinya susah. Makanya, saya sedang mikir-mikir bagaimana ya meminta surat lahir saja," ujar Halimah, Pemulung.
Halimah tercatat sebagai pemegang KTP Kelurahan Klender, Kecamatan Duren Sawit, meskipun kesehariannya bekerja mengumpulkan barang bekas. Ia memiliki riwayat pekerjaan di sektor konveksi sebelum beralih profesi menjadi pemulung bersama ayahnya.
Kondisi serupa juga dialami oleh Wasriah (55), pemulung asal Kabupaten Brebes, yang baru memiliki dokumen kependudukan setelah mendapat pendampingan dari organisasi Swara Hijau Farm. Kepemilikan identitas resmi tersebut memungkinkannya mengakses layanan kesehatan gratis untuk penyakit kronis yang dideritanya.
"Saya pernah sekali memakainya tiga bulan lalu. Dirawat sakit lambung dan darah tinggi," ucap Wasriah, Pemulung.
Endang Mintarja selaku Pendiri Swara Hijau Farm menjelaskan bahwa pihaknya secara aktif melakukan advokasi kependudukan bagi para pemulung. Dalam satu bulan terakhir, organisasi ini telah memfasilitasi pembuatan KTP untuk belasan orang setelah sebelumnya mengurus 66 pemulung lainnya.
"Itu kami advokasi langsung enggak bisa melalui BP Taskin," ujar Endang Mintarja, Pendiri Swara Hijau Farm.
Proses verifikasi data dilakukan secara langsung ke daerah asal para pemulung karena nama-nama mereka tidak tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Fokus bantuan saat ini diarahkan pada pemulung asal Jakarta, Banten, dan Jawa Barat karena keterbatasan dana operasional tim.
"Yang paling terharu ya ada ibu-ibu yang memang sudah lansia ya, mereka sudah puluhan tahun enggak punya KTP. Mereka baru dapat KTP, 'Saya diakui negara'. Habis itu langsung bisa mengakses kesehatan. Dari tadinya enggak bisa, ya karena kalau berobat bayar, sementara badannya ada keluhan-keluhan yang enggak sehat. Tapi akhirnya mereka bisa gratis, Alhamdulillah," ucap Endang Mintarja, Pendiri Swara Hijau Farm.
