Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memastikan proses pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah tersebut terus berjalan. Langkah ini diambil sebagai upaya memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis desa dan kelurahan, seperti dikutip dari Media Indonesia.
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Ariadi Noor, menyampaikan hal tersebut saat mengikuti peresmian operasionalisasi 1.016 KDKMP tahap pertama di Jawa Tengah dan Jawa Timur melalui zoom meeting di Banjarbaru.
Peresmian operasionalisasi KDKMP tahap pertama itu secara simbolis dilakukan langsung oleh Presiden RI, Prabowo Subianto dari KDMP Nglawak, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Pemerintah daerah menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis nasional ini.
Data hingga Mei 2026 menunjukkan, di Kalimantan Selatan telah terbentuk sebanyak 2.013 KDKMP berbadan hukum. Jumlah tersebut terdiri dari 1.869 Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan 144 Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang tersebar di 13 kabupaten/kota.
Dari total koperasi yang telah terbentuk, sebanyak 1.381 koperasi telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Selain itu, 1.225 di antaranya telah terverifikasi oleh Dinas Koperasi tingkat kabupaten/kota.
"Pemprov Kalsel juga terus mendorong percepatan pembangunan fisik gerai dan pergudangan KDKMP melalui sinergi lintas sektor bersama Kementerian Koperasi, PT Agrinas Pangan Nusantara, Korem 101/Antasari, DPMD, serta Dinas Koperasi kabupaten/kota," kata Ariadi.
Sejauh ini, pembangunan fisik gerai yang telah selesai 100 persen baru mencapai 45 unit. Sementara itu, proses pembangunan fisik masih terus berjalan di ratusan titik lokasi lainnya.
Pemerintah daerah juga terus melakukan percepatan pemetaan lahan melalui Sistem Informasi dan Manajemen Koperasi Merah Putih (Simkopdes). Saat ini tercatat sebanyak 968 titik lahan KDKMP di Kalsel telah terdata dalam sistem nasional tersebut.
"Koperasi Desa Merah Putih ini kita hadirkan untuk melawan tengkulak, melawan pinjol ilegal, dan menjaga stabilitas harga pangan rakyat," tegas Presiden.
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa kehadiran koperasi ini menjadi solusi nyata untuk melindungi masyarakat kecil. Praktik tengkulak dan pinjaman online ilegal dinilai selama ini sangat membebani perekonomian rakyat di daerah.
Pemerintah pusat menetapkan target sebanyak 30 ribu KDKMP dapat beroperasi secara nasional pada 16 Agustus 2026 mendatang. Guna mendukung target besar tersebut, pengelolaan koperasi akan dilakukan secara profesional oleh manajer terlatih yang memiliki jiwa nasionalisme serta disiplin tinggi.
