Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya resmi mengintegrasikan sekitar 24.000 kamera pengawas atau CCTV ke dalam satu sistem pengawasan terpadu. Langkah ini direalisasikan menyusul penandatanganan nota kesepakatan guna mengoptimalkan fungsi CCTV dalam menjaga ketertiban umum serta stabilitas keamanan di wilayah ibu kota, seperti dilansir dari Megapolitan.
Sistem pemantauan massal ini menggabungkan berbagai fasilitas kamera pengawas yang tersebar di area publik, jalur transportasi, hingga area privat. Integrasi ini diharapkan mampu memperluas cakupan deteksi visual di seluruh penjuru Jakarta secara real-time.
"CCTV yang akan dikelola bersama kurang lebih di tahap awal ini sebelum pengembangan, kurang lebih nanti 24.000," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono di Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2026).
Pasokan data video tersebut berasal dari jajaran Badan Usaha Milik Daerah, organisasi perangkat daerah, sarana pengatur lalu lintas milik kepolisian, hingga gedung swasta yang memiliki ketinggian di atas empat lantai. Penggabungan aset digital ini dirancang untuk menyokong program sinergi keamanan daerah.
"Kalau itu bisa dilakukan, maka Jakarta akan semakin lengkap data yang dimiliki dan mudah-mudahan ini akan memperkuat Jaga Jakarta," ujarnya.
Jaringan kamera yang telah aktif di titik-titik transportasi massal utama juga dipastikan masuk dalam ekosistem pemantauan ini. Seluruh sudut strategis kini telah terjangkau oleh lensa pengawas.
"Ini digabungkan dengan yang dikelola selama ini oleh Pemda DKI Jakarta, oleh BUMD misalnya, apakah itu MRT, apakah itu LRT, apakah itu Transjabodetabek maupun Transjakarta, sekarang ini di semua sudut sudah ada CCTV-nya," kata Pramono.
Pemanfaatan teknologi pertahanan kota ini juga difokuskan untuk menekan angka kriminalitas jalanan yang meresahkan masyarakat. Respons cepat terhadap potensi gangguan di lapangan menjadi target utama dari kolaborasi taktis ini.
Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri menyatakan bahwa kerja sama tersebut bertujuan mengoptimalkan teknologi untuk mengantisipasi kejahatan jalanan, di antaranya begal dan pencurian dengan kekerasan.
"Kerja sama ini diarahkan untuk keamanan, ketertiban, dan juga bisa kita gunakan untuk memonitor arus lalu lintas yang ada di wilayah DKI Jakarta," kata Asep.
Peta kerawanan wilayah saat ini sedang diperbarui oleh pihak kepolisian guna menyelaraskan penempatan personel patroli dengan titik buta pengawasan udara.
"With adanya kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kita akan maksimalkan pemanfaatan CCTV ini yang tentunya bisa kita gunakan untuk mengungkap aksi kejahatan," ujarnya.
Penegakan hukum intensif terhadap pelaku kejahatan jalanan diklaim telah menunjukkan hasil melalui operasi satuan tugas khusus yang dibentuk kepolisian.
"Kami sudah perintahkan kepada jajaran kepolisian untuk menindak tegas para pelaku kejahatan yang membahayakan jiwa masyarakat," katanya.
Meskipun sistem pemantauan ini berskala besar, otoritas menegaskan bahwa data rekaman bersifat rahasia dan tidak dapat diakses secara sembarangan oleh publik demi menjaga privasi warga.
"Yang bisa tentunya Pemerintah DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Kabaintelkam. Di luar itu enggak bisa," ujar Pramono.
Mengenai implementasi fitur kecerdasan buatan seperti pengenal wajah atau pemindai otomatis nomor kendaraan, pihak berwenang memastikan kesiapan perangkat operasional tersebut tanpa merinci mekanisme kerjanya.
"Kita punya semuanya, tapi itu teknis penyidikan dan penyelidikan," kata Asep.
