Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) mengumumkan bahwa wilayah kumuh berat di ibu kota saat ini sudah tidak ada lagi, Jumat (22/5/2026).
Kondisi lingkungan kumuh di Jakarta diklaim terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, seperti dilansir dari Megapolitan. Otoritas setempat menyatakan bahwa wilayah yang tersisa sekarang hanya masuk dalam kategori kumuh ringan, sangat ringan, dan sedang.
ÔÇ£Jadi untuk perkembangan sekarang memang ada penurunan ya, dari 445 jadi 421. Memang masih ada yang kumuh di yang paling banyak ya. Dan alhamdulillah sudah tidak ada yang kumuh berat, itu yang kami syukuri,ÔÇØ kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Kawasan yang masih menyandang status kumuh tersebut sebagian besar tersebar di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Menindaklanjuti kondisi ini, pemerintah akan memfokuskan program penanganan secara langsung sampai ke tingkat RT.
ÔÇ£Jadi tinggal yang kumuh ringan, yang kumuh sangat ringan dan sedang lah masih ada,ÔÇØ ujarnya Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Langkah penuntasan titik kumuh ke depan bakal mengacu pada basis data milik Badan Pusat Statistik (BPS). DPRKP DKI Jakarta berkomitmen melakukan pemetaan yang lebih spesifik agar intervensi yang diberikan tepat sasaran.
ÔÇ£Kami program akan kita lanjutkan, dengan hasil yang dari BPS ini, kita akan benar-benar mengobati sesuai penyakit,ÔÇØ kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
BPS menetapkan status RW kumuh apabila ditemukan minimal satu RT yang memenuhi indikator kumuh di wilayah tersebut. Oleh sebab itu, penentuan lokasi prioritas akan dikerjakan bersama antara pihak dinas dan BPS DKI Jakarta.
ÔÇ£Jadi kita akan bersama-sama dengan BPS DKI, sama yang menurunkan detailnya RT-nya di mana yang kumuh, karena menurut BPS kalau ada satu RT yang kumuh, maka disebut RW kumuh,ÔÇØ ujar Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Pelaksanaan program perbaikan lingkungan tersebut bakal mengandalkan kolaborasi sumber pendanaan. Pemerintah daerah bersiap mengarahkan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun bantuan tanggung jawab sosial perusahaan.
ÔÇ£Jadi benar-benar kita fokus ke lokasi yang masih disampaikan BPS DKI kumuh, nanti program-program kita, baik itu APBD, apapun, CSR, atau apapun itu bisa arah ke sana. Sehingga untuk penuntasan RW kumuh di DKI Jakarta,ÔÇØ kata Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Untuk periode tahun depan, DPRKP DKI Jakarta mematok target penanganan terhadap 50 RW kumuh. Kendati demikian, jumlah target ini masih bersifat dinamis karena harus menyesuaikan dengan hasil pendataan terbaru di lapangan.
ÔÇ£Kalau kami di tahun depan ada 50 RW kumuh yang bisa ditangani, kita lihat nanti perkembangan Mbak, karena memang ini masih sebelum keluar RW yang kemarin kan ya, itu sudah diusulkan sebelumnya,ÔÇØ ujar Kelik Indriyanto, Kepala DPRKP DKI Jakarta.
Suatu wilayah dikategorikan sebagai RW kumuh berat jika mayoritas indikator dasarnya bernilai buruk. Indikator tersebut meliputi kepadatan dan ketidaklayakan bangunan, kerusakan jalan lingkungan, buruknya drainase pemicu banjir, hingga sanitasi yang tidak memadai.
Sebelumnya, penurunan signifikan jumlah wilayah kumuh juga sempat dipaparkan oleh pimpinan daerah pada Rabu (6/5/2026). Data menunjukkan penurunan sekitar 52 persen dari total kasus di tahun-tahun sebelumnya.
ÔÇ£Jadi, ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini. Penurunannya kurang lebih 52,58 persen,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
Meskipun mencatatkan penurunan, pihak pemerintah daerah mengakui masih memiliki pekerjaan rumah untuk menyelesaikan penataan di 211 RW tersisa. Fokus perhatian utama masih tertuju pada area padat penduduk di kawasan Jakarta Barat.
ÔÇ£Hampir semua kelurahan saya sudah keliling dari 267, memang beberapa itu di Barat terutama misalnya lah di Tambora dan sebagainya (kumuh) dan kami akan turun untuk itu,ÔÇØ kata Pramono Anung, Gubernur DKI Jakarta.
