Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memberikan keringanan bagi warga yang memiliki tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) periode 2021ÔÇô2025. Program ini mewajibkan wajib pajak melakukan pembayaran pada tahun 2026 untuk bisa menikmati fasilitas diskon tersebut.
Dilansir dari Kompas, kebijakan ini merupakan bagian dari paket insentif yang dirancang untuk meringankan beban ekonomi masyarakat sekaligus meningkatkan kepatuhan pajak. Informasi resmi ini telah dipublikasikan melalui laman Bapenda Jakarta pada Senin (27/4/2026).
Skema insentif yang ditawarkan cukup beragam, mulai dari pembebasan pokok secara penuh hingga potongan harga bagi yang membayar lebih awal. Berikut adalah rincian lengkap mengenai kebijakan PBB-P2 di Jakarta untuk tahun anggaran 2026.
Pemprov DKI menetapkan pembebasan PBB-P2 hingga 100 persen untuk kategori hunian tertentu. Fasilitas ini menyasar rumah tinggal dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) maksimal Rp 2 miliar dan rumah susun dengan batasan nilai hingga Rp 650 juta.
Kebijakan pembebasan pajak ini hanya diberikan untuk satu objek pajak milik warga pribadi. Syarat utamanya adalah data pemilik harus sudah tervalidasi di dalam sistem pajak online milik pemerintah daerah.
Selain itu, terdapat pengurangan pokok secara jabatan yang diberikan otomatis oleh sistem sebesar 50 persen. Diskon ini ditujukan bagi warga yang tercatat tidak memiliki tunggakan atau tagihan PBB pada tahun pajak sebelumnya.
Batasan Kenaikan Pajak
Pemerintah juga membatasi lonjakan nilai pajak yang harus dibayarkan pada tahun 2026. Kenaikan pajak tahunan dipatok maksimal sebesar lima persen dibandingkan dengan tagihan pada tahun 2025.
Aturan ini memiliki pengecualian jika terdapat perubahan fisik pada properti, seperti penambahan luas bangunan atau tanah. Dalam kondisi tersebut, batas maksimal kenaikan pajak ditetapkan sebesar 25 persen.
Keringanan Khusus dan Diskon Pembayaran Awal
Penghargaan diberikan kepada keturunan langsung pahlawan nasional, veteran, hingga mantan pejabat negara atau pejabat DKI Jakarta yang telah wafat. Mereka berhak mendapatkan pengurangan pajak sebesar 75 persen.
Insentif khusus ini berlaku untuk satu objek pajak berupa tanah atau rumah dengan luas maksimal 1.000 meter persegi. Wajib pajak dapat mengajukan permohonan melalui laman resmi Pajak Online Jakarta dengan melampirkan surat permohonan.
Bagi warga yang disiplin membayar pajak lebih awal, Pemprov DKI menyediakan potongan tambahan yang terbagi dalam beberapa periode:
- Diskon 10 persen: Pembayaran pada periode April hingga Mei 2026.
- Diskon 7,5 persen: Pembayaran pada periode Juni hingga Juli 2026.
- Diskon 5 persen: Pembayaran pada periode Agustus hingga September 2026.
Pemilik properti yang masih memiliki tunggakan pajak tahun 2021ÔÇô2025 juga berhak atas diskon lima persen. Syaratnya, seluruh tunggakan tersebut harus dilunasi paling lambat pada akhir tahun 2026.
Penghapusan Sanksi Administrasi
Kabar baik lainnya adalah penghapusan denda keterlambatan serta bunga angsuran untuk PBB-P2. Program pemutihan denda ini mencakup tunggakan dari tahun-tahun sebelumnya guna memberikan kesempatan warga memperbaiki catatan pajaknya.
Seluruh rangkaian program insentif, mulai dari diskon hingga penghapusan denda, berlangsung dalam jangka waktu terbatas. Pelaksanaan kebijakan ini efektif dimulai pada 1 April hingga berakhir pada 31 Desember 2026.
