Pemimpin negara-negara Asia Tenggara menyepakati percepatan koordinasi krisis untuk memperkuat ketahanan kawasan dalam upacara pembukaan KTT ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina, pada Jumat (8/5/2026). Langkah ini diambil guna mengantisipasi gangguan rantai pasok energi dan pangan akibat ketidakpastian global.
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dalam konferensi pers di Pulau Mactan menyatakan bahwa penguatan koordinasi tidak dapat lagi ditunda demi menghadapi dampak konflik di Timur Tengah. Berita ini dilansir dari Investor Daily yang mengutip laporan Associated Press pada Selasa (12/5/2026).
"Kita membutuhkannya kemarin, bukan bulan depan atau tahun depan. Itulah cara kita menghadapi masalah ini," tegas Marcos Jr., Presiden Filipina.
Fokus utama pertemuan ini adalah mengantisipasi potensi penutupan Selat Hormuz yang merupakan jalur vital bagi 25 persen perdagangan minyak global. Jalur tersebut sangat krusial mengingat hampir 80 persen pengiriman minyak lewat laut di sana ditujukan untuk pasar Asia.
Sebagai solusi teknis, muncul usulan pengaktifan kembali ASEAN Petroleum Security Agreement (APSA) yang mewajibkan anggota saling membantu saat terjadi kelangkaan pasokan. Namun, tantangan birokrasi dan prioritas domestik dinilai masih menjadi penghambat implementasi di lapangan.
"Saat krisis melanda, pemerintah cenderung memprioritaskan kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu sebelum memenuhi komitmen regional," ungkap Joanne Lin, Peneliti ISEAS-Yusof Ishak Institute.
Lin menambahkan bahwa arsitektur keamanan energi di kawasan belum sepenuhnya matang untuk menghadapi krisis skala besar secara kolektif. Selain energi, sektor pertanian juga menjadi perhatian serius para pemimpin negara terkait ketersediaan pupuk.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengusulkan agar mekanisme ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve (APTERR) diperluas hingga mencakup cadangan pupuk. Hal ini dikarenakan ketergantungan tinggi kawasan terhadap impor pupuk dari wilayah Teluk.
ASEAN juga mempertimbangkan pembentukan protokol komunikasi khusus bagi para menteri luar negeri untuk memastikan respons yang seragam. Langkah ini bertujuan agar tidak ada pernyataan antarnegara yang saling bertolak belakang saat menghadapi situasi darurat lintas sektor di masa mendatang.
