Pemerintah Republik Indonesia bakal mewajibkan para eksportir untuk menempatkan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di bank-bank milik negara (Himbara) mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini diambil demi memperkuat cadangan devisa nasional yang selama ini belum menunjukkan dampak signifikan.
Penerapan kebijakan untuk memarkirkan hasil ekspor ke Himbara tersebut mengalami keterlambatan dari target awal yang dicanangkan pada Januari 2026, seperti dilansir dari Detik Finance. Penundaan ini disampaikan langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam acara Jogja Financial Festival 2026 pada Jumat (22/5/2026).
"Saya duga banyak pelaku bisnis yang melobi sampai istana. Jadi bukan presiden ya, sekeliling-sekelilingnya ada yang memperlambat. Itu harusnya Januari kan, mundur ke Maret, mundur ke April, sekarang Juni," kata Purbaya dalam acara Jogja Financial Festival 2026, Jumat (22/5/2026).
Langkah penempatan dana ekspor ini dinilai sebagai keputusan yang sangat krusial bagi perekonomian. Purbaya menjelaskan bahwa aturan terdahulu yang membebaskan eksportir menyimpan DHE di bank swasta tidak memberikan kontribusi besar pada cadangan devisa.
"Setelah di analisa, kesimpulan bapak Presiden adalah banyak uang itu masuk ke sini, ditukar ke rupiah, disalurkan ke bank kecil dengan cepat, segera setelah itu bank-bank itu mengirim ke luar negeri. Sehingga dolar kita di sini habis, jadi walaupun ekspor kita selalu surplus, dolar-nya lagi banyak, tapi nggak ada dampaknya ke cadangan devisa kita," jelasnya.
Melalui mekanisme baru ini, pemerintah meyakini pengawasan terhadap lalu lintas mata uang asing dan rupiah di dalam negeri akan menjadi jauh lebih mudah di bawah kendali bank-bank BUMN.
"Jadi dengan menarik ke bank-bank negara, bank-bank Himbara, kan pengawasannya lebih gampang nanti. Jadi kalau bank Himbara-nya main-main ya kita pecat direksinya. Jadi kita harapkan dampak dari devisa hasil ekspor itu ke devisa akan semakin signifikan yang akan memperkuat nilai tukar juga," tegas Purbaya.
