Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah belum dapat memberlakukan pungutan ekspor kelapa bulat guna menjaga pendapatan petani yang sedang meningkat. Penegasan ini disampaikan dalam acara Ngobrol Produk Indonesia (NGOPI) UMKM di Kemayoran, Jakarta, pada Rabu (13/5/2026).
Kebijakan tersebut diambil meski terdapat desakan dari industri pengolahan dalam negeri yang kesulitan mendapatkan bahan baku. Dilansir dari Money, harga kelapa di pasar internasional saat ini mengalami lonjakan signifikan dari semula Rp2.000 menjadi kisaran Rp7.000 hingga Rp8.000 per butir.
Direktur Eksekutif Himpunan Pengusaha Briket Arang Batok Kelapa Indonesia, Dewa, mempertanyakan komitmen hilirisasi pemerintah mengingat bahan baku setengah jadi masih bebas dari bea ekspor. Ia menuntut adanya kontribusi devisa yang lebih besar dari aktivitas pengiriman komoditas mentah tersebut.
"Saya pribadi tidak menyalahkan eksportir arang Batok kelapa atau bahan setengah jadi. Tapi apakah akan ada pungutan ekspor agar Indonesia bisa mendapatkan devisa yang lebih?" ujar Dewa, Direktur Eksekutif Himpunan Pengusaha Briket Arang Batok Kelapa Indonesia.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui telah menerima aspirasi dari berbagai asosiasi produk olahan kelapa. Para pengusaha meminta penghentian ekspor kelapa mentah agar pasokan bahan baku industri briket dan produk turunannya tetap terjaga di dalam negeri.
"Karena dia butuh bahan. Ya untuk buat briketnya pak. Jadi ada moratorium kan gitu," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Budi menjelaskan bahwa tingginya harga jual di pasar ekspor saat ini menjadi alasan utama pemerintah tidak membatasi penjualan ke luar negeri. Penerapan bea ekspor atau moratorium dinilai akan merugikan petani yang sedang menikmati keuntungan besar.
"Petani ini sekarang lagi menikmati harga," ujar Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Kapasitas serap industri lokal juga menjadi kendala karena mereka belum mampu menandingi harga beli eksportir. Menurut Budi, biaya pascaproduksi yang tinggi membuat pelaku usaha dalam negeri kesulitan jika harus membeli bahan baku dengan harga setara pasar global.
"Karena post production-nya sangat tinggi," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Situasi semakin kompetitif bagi industri nasional setelah masuknya investor asing yang membangun pabrik pengolahan langsung di Indonesia. Hal ini menciptakan persaingan harga yang ketat dalam perebutan bahan baku kelapa bulat.
"Sehingga perusahaan kita, pabrik kita mungkin mana gak bisa bersaing dengan mereka. Artinya kan kita mau beli harga Rp 6.000 (per butir) itu enggak sanggup," ucap Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Pemerintah berencana mencari titik tengah agar kepentingan petani tetap terlindungi tanpa mematikan sektor industri pengolahan. Budi berharap ke depannya tercipta sinkronisasi harga yang saling menguntungkan antara penyedia bahan baku dan pelaku bisnis hilir.
"Petani juga bisa menikmati yang mungkin cukup di dalam negeri. Kalau dia sudah bisa menikmati antara petani dan juga pelaku bisnis itu bagus sekali," kata Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
Pemerintah memastikan program hilirisasi produk pertanian akan tetap berjalan sebagai agenda jangka panjang. Saat ini, koordinasi terus dilakukan untuk menemukan solusi atas tantangan pasokan bahan baku industri nasional.
"Nah kita pelan-pelan pak, kita cari jalan keluarnya antara kepentingan petani dan industri ini bisa bareng," lanjut Budi Santoso, Menteri Perdagangan.
