Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menetapkan kebijakan harga gabah sebesar Rp6.500 per kilogram guna meningkatkan kesejahteraan petani dan produksi pangan nasional pada Jumat (15/5). Langkah strategis ini diambil sebagai bentuk keberpihakan pemerintah dalam mengejar target swasembada beras yang selama tiga dekade terakhir sulit tercapai.
Dilansir dari Media Indonesia, penetapan harga tersebut bertujuan untuk mengubah orientasi kebijakan yang sebelumnya terlalu terpaku pada angka ekonomi makro. Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa sistem pasar bebas yang diterapkan selama ini kurang mempertimbangkan aspek keberpihakan kepada para produsen pangan di lapangan.
"Kita 30 tahun reformasi, tetapi tidak bisa swasembada beras. Karena kebijakan kita pasar bebas. Titik beratnya hitungan angka-angka, bukan rasa, bukan keberpihakan," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Kebijakan baru ini menjamin petani mendapatkan harga yang layak secara instan tanpa persyaratan birokrasi yang rumit. Pemerintah menekankan bahwa setiap hasil panen padi harus dibayar sesuai standar yang telah ditetapkan untuk menjaga stabilitas pendapatan petani.
"Begitu petani petik padi, dibayar Rp6.500, tidak boleh kurang. Itulah namanya berpihak," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Selain harga, pemerintah melakukan efisiensi besar-besaran pada jalur distribusi pupuk dengan memangkas ratusan regulasi yang menghambat. Zulkifli menyebut penyederhanaan ini memungkinkan pupuk mengalir langsung dari pabrik menuju petani sehingga produktivitas beras nasional mengalami kenaikan signifikan.
"Dulu ada 145 aturan. Kita pangkas, pupuk dari pabrik langsung ke petani. Dari 145 aturan tinggal tiga," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Peningkatan efisiensi distribusi ini berdampak pada optimisme pemerintah untuk menghentikan impor beras pada tahun mendatang. Data menunjukkan adanya perbaikan stok beras nasional yang cukup besar dibandingkan periode tahun sebelumnya.
"Tahun 2024 kita impor beras 4,5 juta ton. Tahun 2025 impornya nol, malah stok beras kita lebih 4,2 juta ton," jelas Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Persoalan sektor perikanan juga menjadi sorotan pemerintah, terutama mengenai fluktuasi harga ikan yang kerap merugikan nelayan saat musim panen melimpah. Zulkifli menekankan pentingnya sarana pendukung untuk menjaga kualitas hasil tangkapan agar tetap bernilai tinggi di pasar.
"Ikan satu ember Rp20 ribu sampai Rp25 ribu. Nelayan bawa ikan dari laut pakai solar dan tenaga, sampai di darat harganya murah. Kalau tidak dijual, ikannya busuk," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Solusi yang ditawarkan mencakup pembangunan fasilitas pendingin dan penguatan peran koperasi di desa-desa pesisir. Skema ini dirancang agar seluruh hasil laut dapat terserap secara maksimal tanpa merugikan pihak nelayan.
"Nanti koperasi desa yang akan membeli hasil nelayan sehingga mereka tidak rugi," kata Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.
Ketua DPW PAN NTT Ahmad Yohan menyatakan bahwa kehadiran pimpinan pusat menjadi dorongan moral bagi kader di daerah untuk mengawal program pembangunan. Ia menegaskan fokus partai saat ini adalah memperkuat sektor garam, udang, dan perikanan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
"Berkali-kali DPW dimuswilkan, tidak pernah dilantik. Hari ini kami bangga Ketua Umum hadir langsung di NTT melantik DPW dan seluruh DPD PAN se-NTT," kata Ahmad Yohan, Ketua DPW PAN NTT.
Yohan memaparkan adanya investasi besar di sektor industri udang yang pembangunannya akan difokuskan di Pulau Sumba. Program-program pengembangan perikanan lainnya juga telah direncanakan untuk mencakup wilayah Manggarai Barat hingga Flores Timur.
"Kami terus bekerja untuk bantu rakyat sebagaimana arahan ketua umum," kata Ahmad Yohan, Ketua DPW PAN NTT.
Dukungan juga diharapkan mengalir melalui program desa tematik yang diinisiasi oleh kementerian terkait guna mempercepat pembangunan daerah tertinggal. Yohan menekankan bahwa seluruh upaya ini dilakukan demi kemajuan masyarakat NTT secara luas.
"Ini bukan kepentingan partai, tapi kepentingan Nusa Tenggara Timur yang kita cintai," ujar Ahmad Yohan, Ketua DPW PAN NTT.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena merespons positif arahan tersebut dan meminta keselarasan program daerah dengan kebijakan pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti tantangan geografis NTT yang memerlukan pendekatan politik berbasis pelayanan kepada masyarakat.
"Politik sejatinya adalah pekerjaan sehari-hari yang tidak jauh dari rakyat. NTT membutuhkan politisi yang bekerja dengan hati," kata Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT.
Pemerintah Provinsi NTT saat ini tengah memacu hilirisasi produk lokal untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi di daerah. Melkiades melaporkan adanya kenaikan produksi pertanian yang signifikan mencapai 35 persen pada tahun 2026 berkat dukungan penuh dari pemerintah pusat.
"Kami ingin hasil produksi masyarakat tidak lagi dijual mentah, tetapi diolah sehingga nilai ekonominya tetap di NTT," kata Emanuel Melkiades Laka Lena, Gubernur NTT.
