Kementerian Keuangan menarik utang baru senilai Rp 305,5 triliun hingga 30 April 2026 demi mendanai pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, seperti dilansir dari Money.
Realisasi pembiayaan tersebut setara dengan 36,7 persen dari keseluruhan target pembiayaan utang tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun. Secara total, pembiayaan anggaran hingga akhir April telah menyentuh Rp 298,5 triliun atau 43,3 persen dari pagu APBN senilai Rp 689,1 triliun.
Sebaliknya, sektor pembiayaan non-utang justru mencatatkan angka minus Rp 7 triliun, yang setara dengan 4,9 persen dari target awal APBN sebesar Rp 143,1 triliun.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan situasi penarikan pembiayaan tersebut dalam Konpers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Selasa (19/5/2026).
"Pembiayaan terjaga dan terukur. Saya pikir pembiayaan utang sampai dengan April Rp 305,5 triliun," kata Purbaya dalam Konpers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Selasa (19/5/2026).
Purbaya mengindikasikan bahwa torehan minus pada pembiayaan non-utang menandakan pengeluaran dari skema tersebut telah dilakukan oleh pemerintah.
"Pembiayaan nonutang minus Rp 7 triliun. Artinya apa tuh? Sudah keluar Rp 7 triliun," kata Purbaya, Menteri Keuangan.
Kemampuan pemerintah dalam merilis surat utang di pasar domestik maupun internasional diklaim masih berada dalam posisi yang kuat. Komitmen untuk mempertahankan kredibilitas pengelolaan keuangan negara juga terus ditekankan demi menjaga tingkat kepercayaan para investor.
"Perlu dicatat dana kita cukup kredibel, kita tidak ada kesulitan untuk menerbitkan surat utang dan kita akan jaga terus kredibilitas APBN kita," ujar Purbaya, Menteri Keuangan.
Manajemen pembiayaan anggaran sepanjang tahun berjalan dipastikan bergulir secara pruden dan terukur dengan mempertimbangkan tingkat likuiditas, cadangan kas, serta pergerakan dinamis pasar keuangan global.
