Pemerintah Indonesia tengah mematangkan rencana implementasi bahan bakar campuran bioetanol 20 persen atau E20 yang ditargetkan mulai berlaku pada tahun 2028. Kebijakan ini bertujuan menekan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil serta memperkuat kedaulatan energi nasional sebagaimana dilaporkan oleh Otomotif pada Minggu (3/5/2026).
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa strategi ini didasari kesuksesan program biodiesel pada sektor solar. Program tersebut terbukti mampu mengurangi angka impor dan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan industri di dalam negeri.
"Dari hasil kunjungan dan pembelajaran di luar negeri, terlihat bahwa pemanfaatan bioetanol bisa dioptimalkan, termasuk di Indonesia," ujar Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Indonesia dipandang memiliki potensi besar untuk memproduksi bioetanol secara mandiri karena ketersediaan bahan baku yang melimpah. Sumber daya tersebut mencakup komoditas pertanian seperti tebu, jagung, hingga singkong yang tersebar luas di berbagai wilayah.
Pengembangan sektor ini diprediksi akan menciptakan ekosistem ekonomi baru bagi para petani. Namun, pemerintah tetap membuka opsi impor bioetanol pada tahap awal guna memastikan ketersediaan pasokan sebelum kapasitas produksi domestik mencapai level optimal.
Kebutuhan bioetanol untuk mendukung mandatori E20 diperkirakan mencapai angka 8 juta kiloliter pada tahun 2028. Sebagai perbandingan, saat ini Indonesia masih melakukan impor bahan bakar minyak (BBM) dalam jumlah besar, yakni sekitar 20 juta kiloliter.
"Kalau E20 berjalan, kebutuhan impor bisa berkurang karena sebagian digantikan oleh bioetanol," kata Bahlil Lahadalia.
Rencana penerapan kebijakan ini sudah melewati serangkaian kajian teknis yang mendalam oleh pihak kementerian terkait. Bahlil menegaskan bahwa langkah Indonesia ini selaras dengan tren global, mengingat negara-negara seperti India, Thailand, dan Amerika Serikat sudah menerapkan kebijakan serupa lebih awal.
