Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menetapkan target penggalangan dana sebesar Rp12 triliun dalam lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk negara. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 21 April 2026, sebagai langkah strategis dalam pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Target indikatif yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) tersebut bersifat dinamis mengikuti perkembangan pasar. Dilansir dari Money, jumlah penyerapan dana memiliki potensi untuk meningkat hingga 200 persen dari proyeksi awal, bergantung pada volume minat investor.
Sebanyak delapan seri sukuk akan ditawarkan dalam proses lelang ini, yang mencakup tiga seri Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) dan lima seri Project Based Sukuk (PBS). Seluruh instrumen merupakan penerbitan ulang atau reopening dengan masa jatuh tempo antara Juni 2026 sampai Desember 2049.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa mekanisme kepesertaan dalam agenda ini mencakup berbagai entitas keuangan formal. Instansi terkait juga menegaskan fleksibilitas partisipasi bagi para pemangku kepentingan pasar modal.
"Partisipasi dalam lelang dapat dilakukan oleh investor individu maupun institusi melalui Dealer Utama yang telah ditunjuk pemerintah. Selain itu, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) juga dapat mengikuti lelang sesuai ketentuan yang berlaku," tulis keterangan tertulis Kementerian Keuangan, Senin (20/4/2026).
Dalam daftar instrumen yang ditawarkan, pemerintah kembali menyertakan Green Sukuk seri PBSG002 sebagai bentuk dukungan pada pendanaan proyek ramah lingkungan. Langkah ini menjadi kelanjutan dari inisiatif penerbitan instrumen serupa yang sebelumnya telah dipasarkan baik di tingkat domestik maupun global.
Pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka dengan metode harga beragam melalui Bank Indonesia sebagai agen resmi. Penawaran akan dibuka pada pukul 09.00 WIB hingga 11.00 WIB, dengan pengumuman hasil pada hari yang sama dan penyelesaian transaksi dijadwalkan pada 23 April 2026.
Operasional penerbitan sukuk ini menggunakan aset dasar berupa Barang Milik Negara serta berbagai proyek dalam APBN 2026 yang telah disetujui DPR. Skema akad yang diterapkan meliputi Ijarah Sale and Lease Back untuk seri SPN-S serta Ijarah Asset to be Leased bagi seri PBS.
Penggunaan struktur syariah tersebut telah mendapatkan konfirmasi kesesuaian melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pemerintah tetap memegang otoritas penuh dalam menentukan angka akhir penerbitan berdasarkan evaluasi kebutuhan pembiayaan dan kondisi terkini pasar keuangan.
