Pemerintah Indonesia menargetkan pengambilan keputusan terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pada 2027 guna memperkuat bauran energi baru terbarukan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengonfirmasi rencana strategis ini dalam keterangan tertulis pada Rabu (22/4/2026).
Diversifikasi energi tersebut bertujuan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah lonjakan harga energi global akibat dinamika geopolitik. Sebagaimana dilansir dari Detik Finance, nuklir diproyeksikan menjadi sumber energi baseload yang rendah emisi untuk mengurangi ketergantungan pada impor energi fosil.
Indonesia diklaim memiliki keunggulan kompetitif dibandingkan negara tetangga dalam hal infrastruktur pendukung. Hal ini mencakup kesiapan regulasi serta penjajakan teknologi reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR) bersama mitra internasional.
"Sebetulnya dari segi teknologi, dari segi pembiayaan, dari segi kesiapan regulasi, sebetulnya Indonesia dibandingkan dengan berbagai negara ASEAN lain lebih siap," ujar Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.
Pemerintah telah memetakan potensi sumber daya alam berupa cadangan uranium dan torium yang melimpah. Lokasi cadangan strategis tersebut dilaporkan tersebar di wilayah Kalimantan Barat serta Bangka Belitung untuk menyokong kebutuhan bahan baku nuklir.
"Pemerintah menargetkan keputusan pembangunan PLTN dapat diambil pada 2027, dengan target operasional awal pada 2032 dan kapasitas mencapai sekitar 7 gigawatt pada 2040," papar Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.
Pemanfaatan nuklir juga akan diintegrasikan dengan sektor industri masa depan yang membutuhkan daya stabil besar, seperti pusat data dan fasilitas pemurnian mineral. Airlangga menekankan pentingnya pengembangan jaringan listrik pintar atau smart grid guna mendukung konektivitas antarwilayah.
"Pengembangan PLTN juga perlu diintegrasikan dengan kebutuhan sektor industri masa depan. Sektor seperti smelter dan data center membutuhkan pasokan energi bersih dan stabil dalam jumlah besar. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur kelistrikan, termasuk pengembangan smart grid dan konektivitas antarwilayah, menjadi sangat penting," jelas Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.
Selain nuklir, percepatan energi surya tetap menjadi prioritas melalui program dedieselisasi di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini sekaligus bertujuan memperkuat hilirisasi industri pasir silika di dalam negeri sebagai bahan baku panel surya.
"Jadi sebetulnya opportunity ini tidak boleh kita tidak manfaatkan. Dua hal yang menjadi perhatian Bapak Presiden. Satu untuk surya, karena ini hampir bisa seluruhnya memperkuat ekosistem di dalam negeri, termasuk dari hilirisasi dari pasir silika. Dan kemudian yang kedua adalah kesiapan terkait dengan nuklir," pungkas Airlangga, Menteri Koordinator Perekonomian.
