Pemerintah Indonesia menargetkan implementasi program mandatori biodiesel B50 secara nasional mulai berjalan pada 1 Juli 2026 sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan energi. Rencana ini ditetapkan setelah melalui serangkaian uji coba sejak akhir tahun 2025 di tengah ketidakpastian geopolitik global, seperti dilansir dari Media Indonesia.
Kepala Divisi Penyaluran Dana Bahan Bakar Nabati Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Zuhdi Eka Nurrakhman, menjelaskan bahwa pengujian pada beberapa moda transportasi massal telah memberikan hasil yang cukup positif. Pengujian sampel menunjukkan sebanyak 99,88 persen sampel memenuhi standar kadar air maksimal sebesar 320 ppm.
ÔÇ£Untuk kendaraan berat, uji jalan sejauh 40 ribu kilometer sudah selesai dengan hasil stabil. Kendaraan ringan ditargetkan selesai Mei 2026, sementara sektor lain seperti angkutan laut dan kereta api masih dalam proses pengujian,ÔÇØ kata Zuhdi dalam webinar pada Rabu (20/5).
Meski menunjukkan hasil pengujian yang baik, program B50 ini masih menghadapi hambatan dari sisi kapasitas produksi, kesiapan infrastruktur, dan pembiayaan insentif. Peningkatan kadar campuran diproyeksikan memperlebar selisih harga indeks pasar antara biodiesel dan solar sehingga menambah beban dana program.
ÔÇ£Hasil kajian menunjukkan untuk membiayai program B50 pada kondisi normal dibutuhkan sumber pembiayaan dari pajak ekspor sekitar 23,8%, sementara tarif yang berlaku saat ini sebesar 12,5%,ÔÇØ tutur Zuhdi.
Sebelum melangkah ke pemanfaatan B50, penyerapan biodiesel komersial di Indonesia terus meningkat secara bertahap dari B35 pada tahun 2023 hingga B40 pada tahun 2025. Penyaluran B35 pada 2024 mencapai 13,14 juta kiloliter, sedangkan B40 pada 2025 menyerap sebesar 14,7 juta kiloliter.
Tantangan penyediaan pasokan bahan baku minyak sawit mentah (CPO) juga disoroti oleh Kementerian Pertanian karena rendahnya produktivitas perkebunan saat ini. Ketua Kelompok Substansi Pascapanen dan Pengolahan Perkebunan Direktorat Hilirisasi Hasil Perkebunan Ditjen Perkebunan, Ani Rahayuni Ratna Dewi, menyebut rata-rata produksi sawit nasional baru menyentuh 3,8 ton per hektare per tahun dari potensi 5 hingga 6 ton.
ÔÇ£Dari sisi produksi CPO sebenarnya cukup, tetapi memang akan berdampak terhadap pengurangan ekspor,ÔÇØ ujar Ani.
Kebutuhan pasokan bahan baku CPO diperkirakan mencapai 18,69 juta ton guna memproduksi kebutuhan total biodiesel 20,1 juta kiloliter pada tahun 2026. Guna mengamankan pasokan jangka panjang, akselerasi program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) menjadi prioritas utama bersama para petani sawit.
Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung, menambahkan bahwa produktivitas lahan milik petani swadaya saat ini baru berkisar 400 hingga 800 kilogram per hektare per tahun. Angka tersebut dinilai masih jauh di bawah kapasitas produksi ideal kebun rakyat yang mampu menyentuh 2,5 sampai 3,5 ton per hektare.
ÔÇ£Masa depan B50 harus dibangun bersama oleh pemerintah, industri, akademisi, dan pekebun rakyat,ÔÇØ tandas Gulat.
