Pemerintah Indonesia menetapkan target implementasi kebijakan pencampuran etanol sebesar 20 persen pada bensin atau E20 agar dapat mulai diterapkan pada tahun 2028. Rencana strategis ini bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus menekan angka impor bahan bakar minyak secara signifikan pada masa mendatang.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menjelaskan bahwa gagasan E20 muncul dari kesuksesan program mandatori biodiesel yang kini mencapai campuran 40 persen minyak sawit (B40). Sebagaimana dilansir dari Money pada Minggu (3/5/2026), langkah ini diproyeksikan mampu mengurangi ketergantungan pada pasokan luar negeri.
"Kalau kita mandatori 20 persen (etanol), berarti kita kurangi impor bensin 8 juta kiloliter (KL)," ungkap Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan konsumsi BBM nasional saat ini menyentuh angka 1,6 juta barel per hari, yang setara dengan 39 hingga 40 juta KL per tahun. Sementara itu, kemampuan produksi minyak domestik hanya berkisar 600.000 barel per hari, sehingga Indonesia harus mengimpor sekitar 1 juta barel setiap harinya.
Ketersediaan bahan baku yang melimpah di dalam negeri menjadi alasan utama optimisme pemerintah dalam mengejar target E20. Bahlil menyebutkan bahwa komoditas seperti singkong, jagung, hingga tebu memiliki potensi besar untuk diolah menjadi etanol sebagai campuran bensin.
"Bahan bakunya, seperti singkong, jagung, dan tebu, tersedia melimpah di Indonesia," kata Bahlil Lahadalia, Menteri ESDM.
Bahlil mengaku pihaknya telah melakukan studi banding terkait penerapan kebijakan serupa di Brasil yang dinilai telah berhasil. Selain fokus pada sektor transportasi, pemerintah juga tengah menyiapkan alternatif energi lain untuk mengurangi beban kas negara, terutama pada sektor rumah tangga.
Diversifikasi energi tersebut mencakup pengembangan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (elpiji). Saat ini, Indonesia mencatat impor elpiji sebesar 7,47 metrik ton (MT) per tahun karena produksi lokal hanya mampu memenuhi seperlima dari total kebutuhan nasional.
Tingginya ketergantungan impor elpiji ini berdampak pada pengeluaran subsidi negara yang mencapai Rp 80 triliun hingga Rp 87 triliun per tahun. Teknologi CNG kini telah melewati tahap uji coba di berbagai sektor, termasuk restoran dan dapur program makan bergizi gratis, sebelum nantinya disiapkan untuk menjangkau pasar rumah tangga secara luas.