Pemerintah tengah melakukan survei lapangan di sejumlah lokasi strategis Kabupaten Tangerang untuk merealisasikan rencana pembangunan kawasan kota baru seluas lima hektar pada Rabu (13/5/2026). Proyek ini bertujuan menyediakan hunian terpadu bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta kelompok menengah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menjelaskan bahwa penyediaan lahan seluas 4,5 hingga 5 hektar tersebut telah disiapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Dilansir dari Kompas, saat ini tim teknis sedang berada dalam tahap penjajakan untuk menentukan titik koordinat yang paling sesuai.
"Kemudian juga yang ketiga, kita bicara tadi soal rencana kota baru ya Pak? Jadi langsung kita ada akses, kebetulan Menteri Hukum sudah menyiapkan tanah sekitar 4,5 (hektar)-5 hektar di Tangerang," jelas Maruarar Sirait, Menteri PKP usai bertemu Direktur Utama PT Bank Syariah Nasional (BSN) Alex Sofjan Noor di Jakarta.
Penentuan lokasi pengembangan didasarkan pada aspek strategis wilayah guna mendukung fungsi kota baru sekaligus pembangunan rumah susun (rusun) subsidi. Pemilihan kawasan ini melibatkan Satgas Perumahan untuk memastikan efektivitas pembangunan infrastruktur pendukung di masa mendatang.
"Kita akan sampaikan sesuai rapat dua minggu lalu dengan Pak Ketua Satgas, Pak Hashim. Sekarang lagi bekerja Pak Robert dan tim untuk mensurvei lokasi-lokasi yang strategis, yang cocok untuk kota baru dan juga untuk rumah susun subsidi," ujar Maruarar Sirait.
Keterlibatan sektor perbankan menjadi bagian penting dalam skema pengembangan ini, di mana BSN diproyeksikan menjadi mitra percontohan dalam pembiayaan kawasan tersebut.
"Jadi, mungkin ada salah satu yang akan jadi contoh untuk BSN untuk mengembangkan kota baru," kata Maruarar Sirait.
Menteri PKP menekankan bahwa konsep kawasan ini akan mengintegrasikan hunian dengan berbagai fasilitas publik mendasar. Fasilitas yang direncanakan mencakup sektor pendidikan, kesehatan, hingga sarana olahraga guna mendukung kualitas hidup penghuni.
"Kota itu nanti bisa untuk yang MBR, untuk juga yang menengah. Dan juga fasilitas pendidikan, kesehatan, tempat ibadah, olahraga dan sebagainya," ujar Maruarar Sirait.
Terkait kepastian titik pembangunan, pemerintah masih menunggu hasil final dari verifikasi lapangan. Rekomendasi utama mengenai lahan tetap mengacu pada data yang telah diberikan oleh pihak kementerian terkait.
"Nanti datang survei sama Pak Robert ya, bisa dilihat. Ada lokasi-lokasi yang detail yang pasti itu rekomendasi dari Bapak Menteri Hukum," tandas Maruarar Sirait.
