Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf memastikan pemerintah tidak akan menaikkan biaya haji bagi jemaah tahun ini meskipun terdapat lonjakan tarif penerbangan. Keputusan tersebut disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Bina Graha, Jakarta Pusat, pada Rabu (15/4/2026).
Langkah ini diambil setelah adanya permintaan kenaikan tarif tiket dari maskapai Garuda Indonesia dan Saudia Airlines akibat melonjaknya harga bahan bakar pesawat atau avtur. Kenaikan harga avtur tersebut dipicu oleh konflik yang tengah berkecamuk di kawasan Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir.
Dilansir dari Detik Finance, pemerintah membutuhkan tambahan anggaran maksimal sebesar Rp1,77 triliun untuk menutupi selisih biaya operasional penerbangan tersebut. Penambahan biaya ini diperlukan guna mengakomodasi kebutuhan transportasi puluhan juta calon jemaah asal Indonesia yang persiapannya telah rampung.
Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi khusus agar beban kenaikan tarif pesawat ini sepenuhnya diserap oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penegasan ini bertujuan agar masyarakat yang berangkat haji tidak terbebani secara finansial oleh situasi geopolitik global yang tidak menentu.
"Penambahan ini jangan dibebankan kepada jemaah. Ini komitmen presiden ke jemaah haji," kata Mochamad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umrah, saat menjelaskan hasil laporannya kepada Presiden Prabowo.
Terkait teknis penganggaran, Kementerian Haji dan Umrah saat ini sedang berkoordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan. Fokus utama diskusi tersebut adalah menyusun landasan hukum yang kuat agar dana subsidi tersebut dapat segera dicairkan tanpa melanggar aturan keuangan negara.
Menteri Irfan menjamin bahwa alokasi anggaran sudah tersedia, namun mekanisme penyalurannya masih memerlukan payung hukum yang tepat. Pemerintah berjanji akan segera mengumumkan sumber detail anggaran tersebut dalam waktu dekat demi kelancaran pemberangkatan haji bulan depan.
