Pemerintah Indonesia menargetkan penghentian total impor bahan bakar minyak jenis solar pada tahun 2026 sebagai langkah mempercepat kemandirian energi nasional. Kebijakan ini mendorong pelaku usaha SPBU swasta mulai beralih menggunakan pasokan dari PT Pertamina (Persero) seiring peningkatan kapasitas produksi dalam negeri.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, dalam keterangan pada Rabu (6/5/2026), menyatakan bahwa koordinasi dengan badan usaha swasta telah berjalan sejak kebijakan tersebut diumumkan untuk memastikan kelancaran transisi pasokan domestik.
"Sudah. Sebenarnya kan sejak diumumkan itu sudah dilakukan pertemuan-pertemuan. Sudah jalan," ujar Laode Sulaeman, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.
Strategi besar ini mengandalkan peningkatan kapasitas kilang melalui proyek RDMP Balikpapan oleh PT Kilang Pertamina Internasional serta percepatan program biodiesel B50 yang dijadwalkan mulai berlaku pada Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Money.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menekankan bahwa integrasi pengembangan kilang dan substitusi bahan bakar nabati menjadi fondasi utama. Saat ini, kebutuhan solar CN48 telah terpenuhi dari produksi domestik, sementara impor solar CN51 diperkirakan tersisa 600.000 kiloliter sebelum dihentikan sepenuhnya pada akhir 2026.
Data Kementerian ESDM menunjukkan total kebutuhan solar nasional pada 2025 mencapai 40,49 juta kiloliter. Pada tahun sebelumnya, Indonesia masih mengandalkan impor sebesar 4,93 juta kiloliter atau 12,17 persen dari kebutuhan, dengan pasokan utama berasal dari Singapura sebesar 65,06 persen dan Malaysia 27,65 persen.
| Negara Asal | Persentase Pasokan |
|---|---|
| Singapura | 65,06% |
| Malaysia | 27,65% |
| Korea Selatan | 3,40% |
| India | 2,16% |
| Uni Emirat Arab | 1,21% |
| Taiwan | 0,39% |
| Thailand | 0,13% |
Peneliti Seknas Fitra, Badiul Hadi, memproyeksikan potensi penghematan devisa negara mencapai Rp55 triliun hingga Rp65 triliun per tahun jika impor dihentikan sepenuhnya. Perhitungan ini didasarkan pada asumsi harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.
"Secara fiskal memang ada potensi penghematan devisa yang besar. Target stop impor solar bisa menjadi langkah strategis jika ditopang fondasi produksi dan distribusi yang kuat," ujar Badiul Hadi, Peneliti Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra).
Tantangan infrastruktur dan hulu migas juga menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas pasokan. Anggota Dewan Energi Nasional, Muhammad Kholid Syeirazi, menyoroti pentingnya diversifikasi pasokan agar sistem energi nasional tidak rentan terhadap gangguan teknis maupun distribusi.
Di sisi lain, Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal, mengingatkan perlunya keseimbangan antara pengurangan ketergantungan impor dan penguatan produksi di sektor hulu migas agar kebijakan ini tetap rasional secara teknis bagi industri pengguna.
"Kapastias kilang minyak dan produksi hulu juga harus diperbesar, itu akan lebih rasional untuk diimplementasikan," kata Moshe Rizal, Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas).
