Pemerintah Indonesia merancang 60 program kerja prioritas nasional (PKPN) yang terbagi dalam delapan klaster utama guna mengejar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029. Strategi besar ini dipaparkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta pada Kamis, 7 Mei 2026.
Rencana strategis ini bertujuan untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui sektor-sektor krusial. Sebagaimana dilansir dari Ekonomi, kedelapan klaster tersebut mencakup kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, peningkatan kualitas pendidikan serta kesehatan, hilirisasi industri, pembangunan infrastruktur dan perumahan, hingga penguatan ekonomi desa dan pengentasan kemiskinan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menjelaskan bahwa rincian program ini merupakan tindak lanjut dari instruksi langsung Presiden RI.
"Sesuai dengan arahan Bapak Presiden pada taklimat 8 April 2026, kami telah merincikan delapan klaster PKPN yang akan dilaksanakan sampai 2029," kata Rachmat, Menteri PPN/Kepala Bappenas.
Dalam klaster kedaulatan pangan, pemerintah menargetkan pembentukan 5.000 Kampung Nelayan Merah Putih, penyediaan 4.582 kapal ikan modern, dan pengembangan 2.000 hektare kawasan sentra industri garam. Sementara pada sektor energi, terdapat 16 program kerja yang disiapkan untuk mendukung kemandirian nasional.
Sektor pendidikan mendapatkan alokasi 13 program, termasuk di dalamnya inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk anak sekolah dan pembangunan 514 Sekolah Rakyat. Klaster kesehatan menyumbang 4 program, sementara hilirisasi industri serta pembangunan infrastruktur masing-masing memiliki 5 program prioritas.
Untuk pemberdayaan ekonomi akar rumput, pemerintah merancang pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan percepatan pembangunan di daerah tertinggal. Program perlindungan sosial juga diintegrasikan melalui PRO-KESRA yang menyasar bantuan sosial serta dukungan bagi 10 juta penduduk produktif.
Target pertumbuhan ekonomi yang ambisius ini dirancang agar tetap berpijak pada kondisi riil di lapangan tanpa mengabaikan aspek kesejahteraan masyarakat luas.
"Kami buat seoptimistis mungkin tetapi tetap realistis," pungkas Rachmat.
Pencapaian agenda besar ini akan dikawal dengan penguatan pada fondasi pertahanan keamanan, reformasi hukum, tata kelola pemerintahan, serta digitalisasi dan diplomasi ekonomi internasional.
